Ourvoice.or.id – Pekerja sex Indonesia yang tergabung dalam jaringan Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) mengikuti pertemuan Hight Level Partner (HLP) dan forum masyarakat sipildi Nusa Dua Bali, 23-25/3/2015.
Menurut Silvia Chandra salah satu anggota OPSI cabang Pekan Baru-Riau, menyatakan bahwa harapannya pekerja sex tidak lagi mendapatkan diskriminasi setelah tahun 2015.
“Sekarang inikan, pekerja sex masih sering dikejar-kejar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP_, jadi berharap hasil pertemuan ini dapat memikirkan bagaimana menghapuskan diskriminasi bagi kami sebagai pekerja sex”, ungkap Silvia disela-sela acara pertemuan forum masyarakat sipil di hotel Goodway Nusa Dua-Bali.
Hal senada juga diungkapkan oleh Hamonangan Nasution (pekerja sex transgender), selaku program officer OPSI bahwa forum ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi secara global khususnya bagi komunitas marginal, sehingga suara dari pekerja seks dapat diakomodir dan dapat disuarakan ditingkat paling tinggi dalam kebijakan international maupun nasional (Indonesia).
Karena tantangannya sekarang masyarakat Indonesia masih mencap buruk kami sebagai pekerja sex, sehinga sulit sekali diterima oleh masyarakat, jelas Hamonangan. Hamonangan juga menekankan bagaimana isu-isu soal kesetaraan bukan hanya meyangkut soal kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan saja tetapi juga melihat kesetaraan bagi identitas gender dan seksualitas lainnya, seperti hak-hak Waria, Gay, Lesbian dan Biseksual.
Menurut Ruby Kholifah,selaku penanggungjawab pertemuan forum masyarakat sipil, kelompok-kelompok marginal seperti pekerja sex, lesbian, gay, bisexsual dan transgender (LGBT) adalah kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan dalam Millenium Development Goals (MDGs).
“Isu kelompok-kelompok masyarakat dunia yang tidak diuntung oleh MDGs ini akan dibawa ke Pertemuan High Level Panel(HLP). Kami akan mendorong, untuk Asia, pembangunan harus dijalankan dalam konteks Asia, dalam forum ini akan dibahas bagaimana menjalankan pembangunan manusia dalam konteks Asia,” katanya yang dikutip oleh tribunnew.
Selain OPSI masih ada lagi kelompok-kelompok marginal lainnya seperti dari kelompok LGBT, diffabel (penyandang cacat), masyarakat adat, miskin kota, yang juga menjadi penerima “beasiswa penuh” dari pertemuan forum masyarakat sipil di Hotel Goodway, Nusa Dua Bali, 23-24/3/2013. Pertemuan masyarakat sipil diberikan tema “Strengthening the Global Comunnity’s Voices”,, sebuah kegiatan guna mengumpulkan masukan-masukan masyarakat sipil untuk dibawah dalam pertemuan HLP pada 25-26 Maret 2013.
HLP kali ini adalah pertemuan keempat Juli 2012 yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB. HLP diketuai oleh tiga kepala negara yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia), David Cameron (Perdama Menteri Inggris) dan Ellen Johnson Sirleaf (Presiden perempuan Liberia). HLP sendiri memiliki 27 anggota yang cukup beragam cukup beragam termasuk pejabat setingkat menteri (Swedia dan Korea Selatan), wakil sektor swasta (seperti Unilever), lembaga pemikir (John Podesta-AS dan Abijit Banerje-India) serta wartawan senior.
Mandat HLP untuk menyusun dokumen pembangunan pasca 2015 sebagai rujukan dan masukan kepada PBB. Pertemuan-pertemuan HLP sebelumnya diselenggarakan di New York, London dan Monrovia. (Hartoyo)
