PANGKALPINANG-Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Pangkalpinang menyatakan keengganannya untuk fasilitasi Waria. Sebab, anggaran belanja untuk masyarakat yang dikantongi Dinsosnaker hanya mencapai Rp 3 milyar tiap tahunnya. Demikian dirasa kurang karena harus menjatah banyaknya kegiatan.
“Bisa saja dilakukan, tapi kan terkendala anggaran. Belanja masyarakat hanya Rp3 miliar. Itu tentu kurang karena harus dibagi-bagi untuk kegiatan masyarakat lainnya. Harusnya, belanja masyarakat mencapai Rp5 miliar tiap tahun,” kata Kepala Dinsosnaker, Armada saat bincang-bincang dengan wartawan Senin (25/6) lalu.
Memfasilitasi/membuat kegiatan untuk warga yang kerap dianggap kelas dua tersebut dapat saja dilakukan. Namun menurut Armada, waria belum menjadi hal yang ugrent di Pangkalpunang. Karena fokus pihaknya dalam satu tahun ini adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan. “sebenarnya bisa saja memfasilitasi waria dengan mengikutkan mereka dalam pelatihan, seperti salon atau menjahit. Tapi ada masalah yang lebih besar selain waria. Yakni kemiskinan yang menjadi perhatian besar pihak kami,” jelasnya.
Ketua Komisi I DPRD Pangkalpinang Renaldi Abdullah menjelaskan, Dinsosnaker Pangkalpinang tidak pernah menyertakan kegiatan waria dalam APBD tahun anggaran 2012. “Saat membahas anggaran memang tidak ada Dinsosnaker mengajukan kegiatan tersebut,” jelasnya.
Waria belum menjadi prioritas pemerintah untuk difasilitasi. Karena menurut legislator partai Gerindra ini, terdapat permasalahan lain yang lebih menyentuh masyarakat seperti memberantas kemiskinan. “Mungkin belum jadi perhatian. Karena waria saat ini baik-baik saja. Ada hal yang lebih penting untuk dikerjakan, seperti membuat program rumah layak huni, penertiban gepeng dan sebagainya,” kata Renaldi menandaskan. (dry)
sumber : radarbangka.co.id
