Dalam sebuah wawancara televisi pada tanggal 9 Mei lalu, Presiden Obama mempertegas kembali dukungannya untuk perkawinan sesama jenis ketika ia mengatakan, “Saya rasa pasangan-pasangan sesama jenis seharusnya dibolehkan untuk menikah.” Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memberikan dukungan yang serupa untuk kaum lesbian, gay, biseksual dan transeksual (LGBT) ketika ia memakai tema ini dalam sambutan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia miliknya yang ia bacakan di Jenewa pada bulan Desember 2011 lalu. Bahkan sejak bulan Juni 2010, ia telah mendeklarasikan bahwa, “Hak kaum Gay adalah hak asasi manusia dan hak asasi manusia adalah hak kaum Gay, sekarang dan untuk selamanya.”
Hak asasi manusia adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh semua orang dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya, tidak peduli siapa pun orang itu ataupun siapapun yang orang itu cintai. Sejak Januari 2009, Menlu Clinton telah mengarahkan Departemen Luar Negeri AS untuk mendukung penuh diciptakannya sebuah agenda hak asasi manusia yang komprehensif – sebuah agenda yang meliputi perlindungan terhadap kaum lesbian, gay, biseksual dan transeksual (LGBT). Deplu AS menggunakan segala perangkat diplomatik dan fasilitas-fasilitas bantuan pembangunannya untuk mendorong dihapuskannya kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT di seluruh dunia. Sesuai dengan kebijakannya, Amerika Serikat sendiri tidak mendukung atau menentang perkawinan sesama jenis di negara-negara lainnya.
Sesuai dengan visi Menlu Clinton, Kedutaan Besar AS di Jakarta telah berusaha untuk mengintegrasikan hak-hak kaum LGBT kedalam usaha-usaha kami untuk mendukung hak asasi manusia di Indonesia. Kami mengorganisir pertemuan-pertemuan antara kelompok-kelompok hak LGBT dan Wakil Menteri untuk Demokrasi dan Urusan Global Maria Otero pada bulan Juli 2011, dan kami secara rutin melakukan diskusi tentang isu-isu LGBT dengan para masyarakat madani di Indonesia. Dan baru-baru ini, Wakil Duta Besar AS mengadakan jamuan makan siang bagi para aktivis hak-hak LGBT dan hak-hak asasi manusia lainnya pada tanggal 14 Mei lalu, untuk memperingati Hari Anti Homophobia Sedunia.
Departemen Luar Negeri AS secara global terus menentang usaha-usaha untuk mendiskriminasikan, mengkriminalisasi dan menghukum anggota-anggota komunitas LGBT. Amerika Serikat mengakui usaha-usaha dan keberanian para aktivis dan organisasi yang berjuang untuk menjunjung kesamarataan dan keadilan di seluruh dunia, terutama di negara-negara dimana hal ini dapat mengancam jiwa mereka dan keluarga mereka. Pada saat yang sama, kebijakan-kebijakan kepegawaian AS diharuskan juga untuk melindungi hak kaum LGBT, dan fasilitas-fasilitas konsuler maupun perangkat lainnya harus digunakan untuk memberikan akses dan hak-hak yang sama bagi kaum LGBT.
Kepemimpinan AS dalam memajukan hak asasi manusia bagi kaum LGBT konsisten dengan kebijakan Pemerintah Obama untuk membuka hubungan-hubungan mendasar dengan seluruh dunia serta komitmen kami untuk menjunjung standar-standar universal yang dimiliki oleh semua orang. Dengan mendukung hak martabat yang dimiliki oleh setiap orang, kami berusaha untuk membangun sebuah dunia yang adil untuk semua orang. Dan kami akan memimpin lewat bukti-bukti nyata, dengan cara menyatukan hal ini sebagai salah satu dari kepentingan-kepentingan strategis AS sementara kami terus mengembangkan nilai-nilai yang kami junjung.
Dibawah kepemimpinan Menlu AS, Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini telah berhasil melakukan berbagai pencapaian dibawah ini:
Pengembangan Hubungan Bilateral dan Regional:
- Deplu AS telah memasukan status hak asasi manusia kaum LGBT di setiap negara kedalam Laporan Hak Asasi Manusia Tahunan mereka.
- Deplu AS berkerjasama dengan kedutaan-kedutaan besar AS, LSM-LSM dan berbagai mekanisme, badan serta forum internasional untuk mengimbau agar negara-negara mencabut ataupun mengubah hukum-hukum mereka yang mengkriminalisasikan status LGBT.
- Bersama masyarakat madani di Uganda yang memiliki pengaruh kuat terhadap para anggota parlemen mereka, Komisi Hak Asasi Manusia Uganda dan bantuan dari pemerintah negara-negara lainnya, Pemerintah AS melakukan upaya untuk menentang Rancangan Undang-Undang Anti-Homoseksual. Keberhasilan usaha ini menjadi preseden bagi Amerika Serikat, komunitas negara pendonor internasional dan masyarakat madani untuk berkerjasama demi menentang usaha-usaha untuk menjadikan tindakan seksual sesama jenis sebagai tindakan kriminal.
- Duta Besar AS meminta Pemerintah Honduras untuk menyelidiki meningkatnya kekerasan dan berbagai kasus pembunuhan yang tidak diselesaikan terhadap lebih dari 30 orang dari kaum LGBT. Dengan dukungan dari Pemerintah AS, Honduras menciptakan sebuah unit khusus yang menyelidiki tindakan-tindakan kriminal terhadap golongan-golongan masyarakat yang rentan kekerasan, termasuk juga golongan wanita, kaum LGBT, dan para jurnalis. Seorang Jaksa AS dan detektif senior berkolaborasi dengan unit tersebut untuk membawa para pelaku tindakan-tindakan kriminal tersebut ke meja hukum.
- Biro Urusan Afrika Deplu AS menyusun sebuah analisis lengkap tentang kondisi LGBT di setiap negara di benua tersebut, yang meliputi informasi komprehensif tentang hukum-hukum yang diskriminatif, LSM-LSM, perilaku-perilaku sosial serta perlakuan tidak adil terhadap kaum LGBT. Analisis ini mengarahkan usaha-usaha diplomatis AS untuk mengedepankan hak-hak asasi manusia kaum LGBT di seluruh benua tersebut.
- Di Biro Urusan Eropa dan Eurasia Deplu AS, para Duta-Duta Besar melakukan berbagai pidato publik yang mengatasnamakan hak-hak asasi manusia kaum LGBT, sembari membina hubungan baik dengan media lokal tentang isu-isu LGBT dan membangun kerjasama erat dengan para LSM. Ketika banyak negara di Eropa merayakan Hari Anti Homophobia dan Transhomophobia Internasional danLGBT Pride Month di bulan Juni, Kedutaan-Kedutaan Besar AS disana secara aktif ikut terlibat dalam berbagai kegiatannya, termasuk juga para Duta-Duta Besar yang ikut dalam parade-paradenya dan staf kedutaan ikut menjaga keselamatan para pembicara dan aktivis terkemuka yang terlibat kegiatan-kegiatan tersebut.
- Biro Urusan Belahan Bumi Sebelah Barat (WHA) menyusun strategi regional Deplu AS yang pertama tentang isu LGBT setelah menganalisis kriminalisasi dan diskriminasi terhadap anggota-anggota kaum LGBT. Strategi ini mengedepankan hubungan ke masyarakat yang lebih luas, dan pengenalan masyarakat yang lebih mendalam terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki kaum LGBT, dengan cara menciptakan dan mendorong terjadinya berbagai kerjasama serta menggunakan berbagai fasilitas multilateral seperti PBB dan Organisasi Negara-Negara Benua Amerika (OAS). WHA secara rutin melakukan perundingan dengan berbagai kelompok LGBT dan masyarakat mandani dan pada bulan Maret menjadi tuan rumah bagi konferensi antar-organisasi pertama bagi komunitas-komunitas LGBT. Duta Besar AS untuk Jamaica secara rutin juga mengangkat isu LGBT dalam perbincangannya dengan pejabat-pejabat serta media di Jamaica. Dalam kegiatan LGBT Pride Month, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Belahan Bumi Bagian Barat juga bertemu dengan organisasi-organisasi LGBT dari 21 negara di San Salvador.
- Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Deplu AS terus mengedepankan isu-isu LGBT lewat berbagai kegiatan-kegiatan advokasi, hubungan masyarakat dan kerjasama tingkat tinggi. Kedutaan Besar AS di Jakarta mengorganisasi sebuah pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Global dan Demokrasi Mario Otelo dengan kelompok-kelompok hak-hak asasi LGBT pada bulan Juli 2011.
Sukses mempromosikan Hak Kaum LGBT di Forum Multilateral
- Pada Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) PBB bulan Juni 2011, Amerika Serikat, Afrika Selatan dan Amerika Latin serta Uni Eropa mengupayakan lolosnya resolusi PBB yang pertama mengenai Hak Asasi Manusia bagi kaum LGBT.
- Pada sesi HRC bulan Maret 2011, PBB turut memimpin upaya yang dilakukan sebuah grup inti dari beberapa negara untuk mendeklarasikan sebuah pernyataan berjudul “Mengakhiri Aksi Kekerasan dan Kekerasan yang terkait dengan Hak Asasi Manusia atas dasar identitas orientasi seksual dan gender”. Pernyataan tersebut mendapatkan dukungan dari 85 negara, termasuk 20 negara yang tidak pernah sebelumnya mendukung pernyataan serupa untuk mempromosikan hak bagi kaum LGBT.
- Pada Desember 2010, Deplu AS memimpin upaya pada sidang PBB untuk menyertakan kembali istilah orientasi seksual ke dalam ketentuan tentang ekstrayudisial, rangkuman dan pelaksanaan arbitrase, setelah istilah tersebut dikeluarkan oleh komite. Perubahan ini disetujui dengan marjin 93-55.
- Deplu AS sedang berupaya membentuk sebuah unit pelaporan khusus perlindungan hak asasi manusia bagi kaum LGBT pada Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi manusia, setelah Presiden Obama mengangkat pentingnya isu LGBT pada sebuah rapat bersama Presiden Brazil Dilma Rousseff awal tahun ini.
- Amerika Serikat juga bekerjasama dengan Brazil dan negara lain untuk mengadopsi resolusi tentang hak asasi manusia, orientasi seksual, dan identitas gender di Sidang Majelis Organisasi Amerika Serikat pada bulan Juni.
Melindungi pengungsi LGBT, Pencari Suaka, dan Imigran
- Biro Populasi, Pengungsi dan Migrasi (PRM) sedang mengupayakan peningkatan keamanan bagi pengungsi LGBT, pencari suaka dan imigran dengan mengimplementasikan strategi komprehensif perlindungan terhadap pengungsi LGBT yang dikembangkan dengan koordinasi bersama Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departmen Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan LSM.
- Kemajuan yang telah dicapai antara lain dana tambahan bagi UNHCR di tempat-tempat seperti Turki membantu penempatan kemballi para pengungsi LGBT, pelatihan untuk staf yang bekerja pada perlindungan pengungsi, dan perluasan pedoman LSM PRM untuk memastikan bahwa para mitra kerja mengetahui bahwa pengungsi LGBT dan pencari suaka adalah populasi yang menjadi prioritas.
- PRM juga mendanai program baru di area ini, termasuk riset guna pengembangan praktik terbaik untuk melayani pengungsi LGBT di daerah perkotaan dan inisiatif percontohan di Kostarika untuk memenuhi kebutuahan para migran LGBT.
Mendukung Pembela Hak Asasi Manusia LGBT dan Grup Komunitas Sipil
- Untuk memperkuat kelompok masyarakat sipil, mendukung para pengacara dan meningkatkan dialog publik, Deplu AS meluncurkan Dana Kesetaraan Global, sebuah inisiatif kemitraan publik-swasta untuk memajukan hak asasi manusia dari kaum LGBT. Deplu AS memberikan kontribusi lebih dari 3 juta dollar AS untuk upaya penting ini, dan akan mencari komitmen kemitraan dari pemerintah, perusahaan dan yayasan pendonor.
- Biro Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Pekerja (DRL) akan mendukung pemrograman melalui Dana Kesetaraan Global untuk bidang-bidang prioritas berikut:
- Kemajuan Proses Peradilan: Mendukung program-program yang mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dari kaum LGBT, memberikan bantuan hukum, dan meningkatkan kapasitas LSM untuk mengadvokasi terhadap pemerintah dan pada forum multilateral untuk memastikan kebijakan dan praktek sesuai dengan standar dari Hak Asasi Manusia Internasional.
- Dukungan advokasi: Memberikan bantuan darurat bagi pembela hak asasi manusia dan LSM dalam menghadapi ancaman pemerintah atau masyarakat dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk menanggapi masalah keamanan.
- Meningkatkan dialog publik: Mendukung program yang meningkatkan kesadaran masyarakat dan dialog positif lebih lanjut, seperti pendidikan kewarganegaraan yang inklusif dan kegiatan budaya serta membangun keberagaman koalisi Hak Asasi Manusia sebagai pesan publik.
- Dana ini akan melengkapi program DRL yang sudah ada, meliputi proyek di Sierra Leone untuk menambah kapasitas komunitas LGBT dan proyek dokumentasi regional di Afrika Timur dan Selatan untuk memonitor, mendokumentasikan dan menggarisbawahi pelanggaran hak asasi manusia di komunitas mereka.
- Keamanan pribadi para pembela hak asasi manusia LGBT tetap menjadi prioritas utama bagi Deplu AS. Dana ini akan meningkatkan upaya Deplu AS untuk membekali para pembela hak asasi manusia dengan perwakilan hukum, kemananan, dan jika diperlukan, dukungan relokasi. Sejak 2010, Departemen telah memberikan bantuan darurat ke lebih dari 40 advokat di 11 negara di seluruh Afrika, Asia dan Timur Tengah.
Memperjuangkan Hak Asasi Manusia melalui Diplomasi Publik
- Kedubes AS di seluruh dunia mendeklarasikan dukungannya bagi hak asasi kaum LGBT melalui diplomasi publik yang inovatif.
- Di Slovakia, di mana parade Pride 2010 dihentikan dengan kekerasan, staf Kedubes mengajak lebih dari 20 Duta Besar dari negara lain untuk menandatangani pernyataan publik untuk mendukung acara parade dan melakukan debat. Dubes AS ikut dalam parade tahun 2011 berjalan di samping Gubernur Bratislava, Ibu Kota dari Slovakia
- Staf Kedubes AS membantu menyakinkan artis pop dan pembela kaum LGBT, Lady Gaga untuk tampil dalam EuroPride, Roma pada Juni 2011. Kutipan dari Menlu AS Clinton, ”Hak kaum homoseksual adalah hak asasi manusia dan hak asasi manusia adalah hak kaum homoseksual,” dimasukkan dalam pidato pembukaan acara tersebut dan juga terlihat pada kaos dan stiker yang banyak dipakai.
- Di Guinea, Kedubes AS menyelenggarakan pemutaran bersama dari Film Guinea, Dakan, film pertama yang diketahui bertemakan LGBT di Afrika.
- Di Serbia, Duta Besar AS menerbitkan sebuah tulisan opini di sebuah koran bersirkulasi tinggi Blic yang menyampaikan, ”Jika Anda adalah seorang lesbian, homoseksual, biseksual maupun transgender, ketahuilah bahwa Amerika Serikat berada di sisi Anda, dan kami teguh terhadap komitmen kami”.
- Di India, Kedutaan Besar AS mengadakan diskusi bersama Mayur Suresh, salah satu pengacara yang berhasil mempertanyakan salah satu pasal yang ada di dalam UU Hukum India yang menyatakan homoseksual sebagai tindakan pelanggaram hukum.
- Di Jamaika, El Salvador dan Panama, media lokal secara luas secara menerbitkan tulisan opini Duta Besar AS tentang hak-hak kaum LGBT.
Memperkuat Kebijakan Personalia dan Konsuler Deplu AS
- Salah satu tindakan yang diambil begitu menjabat sebagai Menlu AS, Clinton memerintahkan peninjauan apakah Deplu AS dapat memberikan tunjangan tambahan bagi pasangan rumah tangga. Menyusul keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Obama pada 2009 mengenai tunjangan bagi pasangan sejenis dalam rumah tangga, Deplu AS mengumumkan serangkaian tunjangan yang sah secara hukum dan dapat diberikan kepada pasangan staf Dinas Luar Negeri sesama jenis yang ditugaskan di luar negeri.
- Pada Juni 2010, Menlu Clinton merevisi kebijakan Deplu AS mengenai kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan (equal employment opportunity). Kebijakan yang lama melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan kebijakan yang baru secara gamblang menambahkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif terhadap karyawan dan pelamar kerja berdasarkan identitas jenis kelamin.
- Deplu AS juga merevisi Buku Panduan Dinas Luar Negeri nya yang memungkinkan pasangan sejenis memperoleh paspor dengan menggunakan nama yang diakui oleh negara bagian mereka yang diperoleh karena pernikahan atau serikat sipil.
- Pada Juni 2010, Biro Urusan Konsuler mengumumkan prosedur baru untuk mengubah kolom jenis kelamin yang tercantum di paspor transgender Amerika sehingga mempersingkat proses dan mempermudah persyaratan sehingga menjamin harga diri dan privasi pelamar.
Teks di atas diambil dari Lembar Informasi Departemen Luar Negeri AS “The Department of State’s Accomplishments Promoting the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People”.
Untuk informasi lebih lanjut tentang dukungan AS bagi hak-hak LGBT, berikut ini adalah sumber-sumber yang bisa diperoleh:
- President Obama Supports Same-Sex Marriage (05/12)
- Secretary Clinton’s International Human Rights day remarks(12/11)
- Obama Statement on U.N. Rights Council LGBT Resolution (06/11)
- White House Fact Sheet: Advancing Rights of LGBT People Globally(06/11)
- Briefing on LGBT Resolution at U.N. Human Rights Council (06/11)
- Secretary Clinton at LGBT Pride Month Celebration (06/11)
- Ambassador Rice on President’s Initiative on LGBT Human Rights(12/11)
- Obama Memo on Advancing LGBT Human Rights (12/11)
- State Dept. Fact Sheet: Promoting Human Rights of LGBT People(12/11)
- Proclamation of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Pride Month(06/11)
