Suarakita.org – Awalnya diusulkan pada 26 Januari 2016, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) diusulkan untuk membantu melindungi warga negara Indonesia dari kekerasan seksual.
Suarakita.org- Serangan kepada ekspresi seksualitas perempuan juga menunjukan bahwa patriarki dalam budaya pop di Indonesia berbentuk ‘Male Gaze’
suaraKita.org – Adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum jika memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu secara seksual yang mereka tidak ingin lakukan
SuaraKita.org – Unicef mengatakan pemerintah harus berkoordinasi dengan penegak hukum, sekolah dan penyedia layanan internet untuk lebih melindungi anak-anak dari pelecehan dan eksploitasi seksual online
SuaraKita.org – Dewasa ini, kekerasan seksual terjadi di mana-mana. Berita pemerkosaan hampir setiap jam muncul di berbagai media massa. Hal ini menandakan bahwa situasi kekerasan seksual tengah menempuh situasi daruratnya. Melihat kondisi yang sudah semakin parah ini, bertempat di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Gerakan Keberagaman Seksualitas Indonesia yang terdiri dari Ardhanary Institute, Jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA), Suara Kita dan Perempuan Mahardika mengadakan diskusi publik pada Selasa (31/5). Diskusi ini fokus mengkritisi kondisi kekerasan seksual yang kian genting serta peran LGBT sebagai jaringan masyarakat sipil yang memiliki andil dalam mengkampanyekan gerakan anti kekerasan.
Suarakita.org – Seni memang memiliki banyak rupa dan dimensi. Banyak orang telah menggunakannya sebagai media untuk menyampaikan sikap atau bahkan perlawanan. Dalam rangka menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual dan kritik atas kurangnya kepedulian pada isu kemanusiaan, Teater Sastra Universitas Indonesia, pada Kamis malam (26/5) mempersembahkan sebuah pertunjukkan seni teater dengan konsep multi monolog berjudul “Namaku Yuyun, Aku Korban Kebodohan” yang disutradarai oleh I. Yudi Soenarto.
Suarakita.org- Komisi Anak Tasmania akan mengembangkan aplikasi ponsel pintar khusus bagi anak korban kekerasan dan pelecehan seksual
Suarakita.org- Ketua Presidium Aliansi Perempuan Indonesia, RA Berar Fathia menilai, proses hukum kasus dugaan pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS) semakin janggal.
