Laporan Pertanggungjawaban JaKaT (Jalinan Kasih Transpuan)
SuaraKita.org – Kami masih terus menerima dukungan dalam bentuk uang, barang preloved yang kali ini akan kami khususkan untuk program pengurusan KTP transpuan di Indonesia.
SIARAN PERS SUARA KITA mengenai Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan
Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) No. HK.02.02/III/15242/2021 mengenai Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 2 Agustus 2021, maka kami, Perkumpulan Suara Kita mendukung sepenuhnya Surat Edaran tersebut.
[Liputan] Rapat Umum Anggota, Pengawas Dan Pengurus Perkumpulan Suara Kita 2021 – 2026 : Bersuara Bagi Komunitas LGBTQI Di Masa Pandemik Covid 19 Dan Situasi Yang Serba Tak Pasti Di Masa Depan
SuaraKita.org – Semua kegiatan diatas dilakukan dengan menggunakan media online zoom meeting, di tengah situasi situasi Covid 19 yang melanda.
Olimpiade Dengan Lebih Banyak Atlet LGBTQ Dari Sebelumnya
SuaraKita.org – Dikucilkan dari dunia olahraga sama saja dengan dikucilkan dari masyarakat”
Disney World, Disneyland Menghapus Referensi Lelaki dan Perempuan
SuaraKita.org – Taman hiburan ikonik memicu kemarahan kaum konservatif yang haus akan pertempuran budaya lainnya.
Kebijakan Baru Sebuah Perusahaan Operator Seluler Ternama Bagi Pegawai LGBT
SuaraKita.org – Sementara banyak bisnis mewarnai logo mereka dengan warna pelangi untuk menunjukkan dukungan bagi komunitas LGBT, Total Access Communication PLC, alias DTAC mengumumkan kebijakan terbaru mereka.
Taiwan Terdepan Dalam Keselamatan Perjalanan Wisatawan LGBT Di Asia Dan Sekitarnya
SuaraKita.org – Indonesia masih berada dalam jajaran negara yang tidak aman untuk wisatawan LGBT berdasarkan skor yang didapatkan.
Pemerintah Jepang Digugat Karena Gagal Mengakui Transisi Gender
SuaraKita.org – Toshimasa Yamashita, seorang pengacara yang mewakili para penggugat, berpendapat bahwa penolakan negara untuk mengakui status mereka adalah inkonstitusional.