Para pemimpin agama dan lembaga-lambaga Agama di Nepal, tidak haus eksistensi dan kekuasaan, mereka tetap fokus pada aspek religius, hingga advokasi hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transjender, tidak begitu memiliki kendala yang besar di Nepal.
Pada bulan Mei, Kementerian Dalam Negeri Nepal setuju untuk memberikan kewarganegaraan kepada mereka yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT.
Dalam sebuah wawancara dengan Asia Times Online, seorang anggota parlemen gay, Sunil Babu Pan. Mengatakan : bahwa dukungan dari oposisi agama untuk kesetaraan hak-hak LGBT kian meningkat. Ini dikarena kan lembaga-lembaga agama dan para pemimpin agama di Nepal, lebih memilih fokus pada aspek religius.
Situasi di Nepal sangat kontras dengan Delhi tiga tahun lalu. Kaum fundamentalis Hindu dan Muslim saling bertentangan jika membicarakan hak-hak lgbt, dan bahkan terjadi “penyerangan” terhadap keputusan pemerintah.
Pant mengatakan penerimaan masyarakat terhadap LGBT terus meningkat. Namun ada nasalah yang masih belum terpecahkan bahwa para transjender masih sulit mendapatkan askes pekerjaan. Tapi kami tetap optimis kedepannya akan menjadi lebih baik lagi.
Menurut Pant, gerakan advokasi hak-hak lgbt di Nepal mulai terasa pada akhir 2007, saat itu pemerintah membuat keputusan memberikan hak yang sama pada setiap warga negaranya. Dan keputusan tersebut tidak hanya disambut baik oleh para lgbt, namun juga oleh kelompok-kelompok agama dan masyarakat luas.
Nepal akan menjadi tuan rumah ajang olah raga nasional LGBT akhir tahun ini.
Penulis: Joseph Patrick McCormick /pinknews.co.uk/yatna pelangi
