Kepala pemerintah daerah berfoto di Takarazuka, Prefektur Hyogo, setelah menandatangani kesepakatan untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran ulang di bawah sistem kemitraan sesama jenis pada April 2021. | KYODO
SuaraKita.org – Pada 1 Januari, lebih dari 30 persen dari 146 pemerintah daerah Jepang yang memperkenalkan sistem kemitraan sesama jenis telah menandatangani perjanjian timbal balik dengan kota-kota lain untuk menyederhanakan proses aplikasi ulang bagi pasangan LGBTQ ketika mereka pindah. Langkah itu dilakukan di tengah kritik terhadap tekanan emosional yang diciptakan pasangan itu ketika mereka perlu membubarkan kemitraan mereka dan mengajukan permohonan kembali setiap kali mereka pindah.
Sejak penandatanganan kesepakatan antara Kota Fukuoka dan Kota Kumamoto pada Oktober 2019, kerja sama lintas kota semakin dipercepat. Pada 1 Januari, 5 kabupaten dan 141 kotamadya telah menerapkan sistem kemitraan sesama jenis, yang mencakup lebih dari 40% dari total populasi Jepang.
Namun, kemitraan ini umumnya tidak diakui di luar yurisdiksi mereka, dan tidak ada satupun yang mengikat secara hukum, yang berarti terserah kepada entitas individu seperti rumah sakit dan agen real estat untuk memilih apakah akan menerimanya atau tidak.
Sertifikat dan dokumen lain yang dikeluarkan saat pasangan pertama kali mengajukan permohonan kemitraan juga dapat digunakan di kota tempat tinggal mereka yang baru berdasarkan perjanjian timbal balik antara pemerintah daerah. Pasangan tersebut juga tidak diharuskan untuk memberikan dokumen yang membuktikan bahwa mereka belum menikah. Data menunjukkan bahwa jumlah kotamadya yang menandatangani perjanjian dengan setidaknya satu pemerintah daerah adalah dua pada 2019, 12 pada 2020 dan 46 pada 2021. Dua kota lain — Ibusuki dan Kagoshima di Prefektur Kagoshima — bergabung dalam daftar pada tahun 2022, sehingga jumlah total kotamadya di 14 prefektur menjadi 48 pada 1 Februari.
Semua kotamadya di Prefektur Hyogo dan hampir semua kotamadya di Prefektur Kanagawa telah menandatangani perjanjian, dan banyak kota di wilayah Kyushu telah menandatangani perjanjian di seluruh prefektur. Prefektur Osaka sedang dalam pembicaraan dengan tujuh kota untuk memperkenalkan sistem kemitraan sesama jenis, dan lima kota di prefektur Saitama juga sedang mempertimbangkan kesepakatan. “Kolaborasi dengan pemerintah daerah lain akan membantu menyebarkan dan meningkatkan kesadaran tentang sistem, yang pada gilirannya akan membantu minoritas seksual meningkatkan harga diri mereka,” kata seorang pejabat di Kota Oi, Prefektur Kanagawa, yang bekerja dengan pemerintah kota lain.
Namun, beberapa pemerintah daerah menghadapi kendala dalam mencapai kesepakatan karena ruang lingkup dan kondisi yang berbeda dari masing-masing sistem.Kota Takarazuka, di prefektur Hyogo, yang membatasi sistem kemitraannya untuk minoritas seksual, mengatakan tidak dapat menandatangani kesepakatan dengan pemerintah kota, yang sistemnya juga mencakup pernikahan de facto antara pasangan lawan jenis. (R.A.W)
Sumber:
