Oleh: Bella Matambanadzo*
SuaraKita.org – Sejak Maret 2020, pemerintah di Afrika bagian selatan telah memberlakukan lockdown untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut. Langkah-langkah tersebut mencakup penempatan polisi dan tentara, dengan mandat yang jelas untuk memastikan bahwa warga tetap tinggal di rumah, dan, dalam beberapa kasus, mematuhi jam malam. Banyak contoh penegakan hukum dilakukan dengan tangan berat dan kekerasan.
Peraturan umumnya mengabaikan masalah keamanan dan sosial orang-orang dari komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang mengindikasikan bahwa penguncian, dalam banyak kasus, kurang mempertimbangkan perlindungan mereka dan tidak memiliki tindakan perawatan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Misalnya, di Zimbabwe kurangnya layanan dan utilitas sosial yang andal dan terjangkau telah memengaruhi komunitas LGBT. Salah satu pesan utama pencegahan kesehatan masyarakat yang didorong oleh pemerintah adalah seringnya mencuci tangan minimal 20 detik dengan air mengalir dan sabun. Namun, seperti yang diamati oleh Caroline Mudzengi, manajer program di kelompok feminis LGBT Voice of the Voiceless (VOVO) , pemerintah gagal memasok air ke rumah-rumah di lingkungannya di Bulawayo, kota terbesar kedua di Zimbabwe.
“Jika tidak ada air, tidak ada pilihan B. Saat listrik padam, Anda membuat rencana. Anda bisa menyalakan api. Anda bisa mendapatkan gas atau panel surya untuk bertahan. Tapi dengan air tidak ada pilihan B, ” Caroline Mudzengi menjelaskan.
Data yang tersedia dari badan perempuan PBB, UNWomen , mengatakan bahwa perempuan dan anak perempuan bertanggung jawab untuk mengambil dan menyediakan air di hingga 80% rumah tangga yang kekurangan air di seluruh dunia. Namun, data tersebut tidak dipisahkan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender; data tersebut gagal menjelaskan bagaimana perempuan lesbian, biseksual, transgender atau interseks dipengaruhi oleh norma-norma gender seperti kerja paksa mengambil air ditambah dengan praktik homofobia.
Kesenjangan data ini tidak dapat diabaikan jika pemerintah, yang secara global telah berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6 untuk “Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua pada tahun 2030”, ingin mencapai target ini. Berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan lesbian, biseksual, transgender atau interseks berarti bahwa ini adalah tujuan prioritas yang mendesak untuk dicapai oleh pemerintah.
Karena alasan inilah, pada tahun 2010, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang situasi Pembela Hak Asasi Manusia (HRD) mendefinisikan – dalam sebuah laporan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB ( A / HRC / 16/44 ) – Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan (WHRD) sebagai perempuan, dan pembela hak asasi manusia lainnya, yang bekerja untuk membela hak-hak perempuan atau tentang isu-isu gender.
Perempuan pembela hak asasi manusia dipandang menantang gagasan tradisional tentang peran perempuan, keluarga dan gender dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan permusuhan oleh masyarakat umum dan pihak berwenang.
Untuk perempuan lesbian, biseksual, transgender, dan interseks, mengambil air dari lubang bor komunal atau sumber air bisa berbahaya. Terutama di negara-negara seperti Zimbabwe di mana mantan presiden Robert Mugabe secara terbuka menyatakan posisi garis keras dalam penentangan kekerasan terhadap orang-orang LGBT, yang dia sebut dengan istilah yang merendahkan, menghina dan animis. Pesannya bergema di seluruh wilayah dan digaungkan oleh orang lain yang berbagi perspektifnya.
VOVO, yang beroperasi sebagai kelompok feminis perempuan LGBT, didirikan pada 13 September 2013. Caroline Mudzengi mencatat bahwa dalam menghadapi fasilitas dan layanan publik yang gagal dan buruk, keluarga dituntut untuk berfungsi sebagai “bantalan sosial”. Namun bagi perempuan lesbian, biseksual, transgender dan interseks, keluarga seringkali merumitkan dan tidak aman.
“Kami memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga kami dan ini menghilangkan sistem dukungan Anda,” kata Caroline Mudzengi. Dalam konteks lockdown Covid-19, “teman dan keluarga pilihan Anda akan secara paksa dijauhkan dari Anda. Anda akhirnya menjadi pengingat dan rasa malu yang konstan di lingkungan itu.
“Dalam banyak hal, kami tidak mampu untuk terus ada dan sulit untuk melanjutkan. Kurangnya dukungan psiko-sosial dan dukungan emosional memiliki konsekuensi yang serius bagi kita. Ini adalah waktu yang sangat menegangkan dan banyak orang merasa sulit untuk mengatasinya, ”jelasnya.
Selain layanan sosial yang sangat lemah, sistem penyampaian layanan kesehatan dan mekanisme pasokan kota, kerentanan yang dihadapi oleh pengangguran menambah banyak risiko dan beban yang dihadapi perempuan LGBT melalui aktivisme dan jaringan aktivis mereka.
Afrika Selatan sudah memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. The International Labour Organization (ILO) memperkirakan bahwa satu dari setiap lima orang muda “tidak dalam pekerjaan, pendidikan atau pelatihan di 2019”, dengan perempuan muda yang paling terpengaruh oleh pola ini pengangguran struktural dan kesulitan ekonomi.
Seperti yang dicatat Caroline Mudzengi: “Banyak anggota kami yang bekerja di sektor informal. Ketika perbatasan ditutup, mereka dibatasi pada tidak ada makanan karena bisnis dan pekerjaan mereka terkait dengan pekerjaan dan perjalanan lintas batas.
“Sumber pendapatan menyusut. Orang-orang yang telah pindah dari rumah mereka dan mandiri secara finansial harus mengakhiri hubungan mereka dan kembali ke keluarga masing-masing. Banyak yang diminta dari keluarga secara umum. “
Bagi Jay Dlamini, Director of House of Our Pride yang berbasis di Manzini, Eswatini, Covid-19 telah membawa banyak kesulitan.
“Secara praktis, ini sulit tetapi kami dapat bertemu secara virtual, online. Saya direktur; Saya harus berada di kantor secara teratur dan tim kami kebanyakan bekerja dari rumah. Sayangnya petugas outreach kami, yang melakukan sebagian besar pekerjaan distribusi kondom kami dan melakukan pertemuan empat mata yang lebih pribadi, belum dapat bekerja sebanyak sebelumnya.
“Ini benar-benar memengaruhi saya secara pribadi karena kami harus memberhentikan orang karena Covid-19… dan menjadi pemimpin dan harus mencari cara untuk melakukannya memang sulit, tetapi kami berhasil melewatinya,” katanya.
Dibentuk pada tahun 2010, House of Our Pride adalah organisasi LGBT pertama di Eswatini. Terdaftar secara resmi pada tahun 2017 sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus memberikan dukungan kepada masyarakat. Organisasi ini memiliki lebih dari 500 anggota terdaftar yang mengambil bagian dalam aktivitasnya.
Di luar pekerjaan, Jay Dlamini menikmati cinta dan dukungan dari pacarnya, yang telah menjadi sumber kenyamanan dan kekuatan selama masa sulit ini. Keduanya telah berdiri di samping satu sama lain dan menemukan cara untuk mengatasi kesulitan.
Jay Dlamini mengatakan pacarnya berhenti bekerja karena PHK yang disebabkan oleh Covid-19 di Eswatini. “Jadi pacar saya harus pindah untuk bersama keluarganya, jadi dia sekarang berada di sisi lain negara dan, Anda tahu, itu berarti kehidupan asmara telah terpengaruh.”
Kehidupan keluarga Jay Dlamini sendiri menghadapi tekanan dan tekanan tambahan karena dia telah menjadi pencari nafkah yang dominan.
“Saya tinggal dengan nenek saya,” dia menjelaskan: “Saya satu-satunya yang bekerja dan saya harus mengatur segalanya, terutama makanan dan memastikan orang-orang diurus. Sebagai perempuan lesbian yang bekerja di ruang di mana Anda harus bersikap defensif dan menjelaskan diri Anda setiap saat, itu sangat menantang. Anda harus menjadi sistem pendukung. Sulit.”
Di Zambia , Mino Likwasi dari Aliansi Perempuan Zambia untuk Kesetaraan, sebuah organisasi yang berfokus pada mempromosikan hak asasi manusia dan kesejahteraan LGBT, non-biner dan gender non-conforming person (GNCP), mengatakan Covid-19 telah membawa beberapa tantangan, termasuk kehilangan pekerjaan, untuk kedepannya.
Mino Likwasi menjelaskan: “Beberapa perusahaan dan bisnis harus berhemat. Ini berarti bahwa mantan pekerja tidak dapat mempertahankan akomodasi mereka dan harus pergi dan tinggal bersama teman atau keluarga. ”
Aliansi Perempuan Zambia untuk Kesetaraan harus menjeda atau mengkonfigurasi ulang aktivitasnya. “Banyak layanan, serta klinik ramah LGBT tidak buka penuh waktu. Kami prihatin tentang sisi kesehatan mental. Kami memiliki proyek kecil yang sedang kami jalankan – Proyek Bunga Matahari – di mana kami mendapatkan laporan tentang meningkatnya tingkat kecemasan, depresi, dan isolasi karena lockdown Covid19, ” Mino Likwasi menjelaskan, menyoroti bahwa kurangnya struktur pendukung untuk perempuan LGBT adalah hal yang menyedihkan perhatian.
Namun, menurut Tash Dowell dari Masakhane Collective of LGBT women yang berbasis di Zimbabwe, mereka telah mengatur tanggapan terhadap Covid-19 menggunakan platform online seperti WhatsApp dan webinar.
“Kami ingin mencoba menciptakan platform di mana perempuan dapat mendiskusikan kekerasan berbasis gender… di mana mereka dapat menjadi diri mereka sendiri dan berbagi serta kemajuan dalam aktivitas kami,” kata Tash Dowell.
“Kami menyoroti masalah yang dihadapi perempuan LGBT dan pekerja seks, termasuk masalah mata pencaharian anggota kami. Percakapan ini telah mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi. ” (R.A.W)
*Bella Matambanadzo adalah seorang aktivis feminis dan penulis dari Zimbabwe. Dia adalah Ketua Bersama Dewan Pengawas The Other Foundation . Dia menulis di sini dalam kapasitas pribadinya.
Sumber:
