SuaraKita.org – Pemerintah baru Thailand telah menghidupkan kembali perdebatan tentang RUU yang akan menjadikan negara itu yang pertama di Asia Tenggara untuk melegalkan ikatan hubungan sesama jenis, walaupun telah memecah komunitas LGBT karena gagal dalam mengusulkan hak penuh yang setara.
Kabinet pemerintah militer yang berkuasa saat itu mengesahkan RUU itu pada bulan Desember, sebelum usul itu tertahan menjelang pemilihan umum bulan Maret yang mengembalikan para pemimpin junta tertinggi ke tampuk kekuasaan. Divisi Perlindungan Hak dan Kebebasan Kementerian Kehakiman ( Justice Ministry’s Rights and Liberties Protection Division) baru saja menyelesaikan serangkaian forum publik untuk mendengar umpan balik tentang RUU Kemitraan Kehidupan (Life Partnership Bill) sebelum pemerintah baru mendesak maju.
Menteri Kehakiman Somsak Thepsutin mengatakan pada sebuah forum di Bangkok pekan lalu bahwa nasib RUU itu akan “diputuskan oleh sentimen publik,” menurut media setempat.
Sentimen terlihat bergerak mendukung RUU tersebut.
Sebuah survei online lebih dari 1.000 orang melalui YouGov yang diterbitkan pada bulan Februari menemukan dukungan kuat untuk ikatan sipil sesama jenis di Thailand. Sementara 63 persen responden mendukung gagasan itu, 11 persen menentang. Sisanya memilih untuk tidak memberikan pendapat.
Kemudian pada bulan Maret, orang Thailand memilih empat anggota parlemen LGBT pertama di negara itu secara resmi, melalui partai Future Forward yang progresif.
Tunyawaj Kamolwongwat, salah satu pembuat undang-undang itu, memuji pemaparan yang semakin besar dari orang-orang LGBT dan isu-isu di media karena membantu mempengaruhi porsi yang semakin besar dari populasi yang lebih tua di Thailand.
“Banyak dari kita di setiap bagian dalam masyarakat kita membicarakan hal ini, jadi mereka harus berpikir,” kata Tunyawaj, yang mengidentifikasi dirinya sebagai homoseksual. “Sebelumnya mereka hanya percaya pada peran biner, hanya lelaki dan perempuan, benar dan salah. Tapi saat ini banyak komunikasi massa dan media sosial membicarakan hal ini, jadi saya yakin mereka akan berubah.”
Dia mengatakan teman-teman LGBT-nya yang orang tua dan terapisnya pernah mencoba menekan mereka untuk menjadi “normal” sedang belajar untuk memahami dan menerima mereka. “Ini bukan [dianggap] penyakit lagi,” katanya.
Namun dia dan para pendukung lainnya mengatakan penerimaan mereka di “negeri senyum”, (sebutan lain dari Thailand), tidak terlalu terasa.
“Orang-orang mengatakan Thailand seperti surga bagi orang-orang LGBT. Tapi bagi saya, saya punya pertanyaan – apakah itu surga atau paradoks?” kata Pongphorn Chanlearn, seorang lelaki gay. “Kami menghadapi banyak stigma dan diskriminasi di masyarakat Thailand, tetapi itu tidak terbuka di publik.”
Baik Tunyawaj, seorang pembuat film, dan Pongphorn, seorang mantan dosen universitas, diyakinkan bahwa identitas seksual mereka telah membuat mereka kehilangan kontrak dan promosi.
Kurangnya kesetaraan hak
Sebagaimana adanya, RUU ini akan memungkinkan pasangan sesama jenis untuk bersama-sama mengelola aset dan kewajiban mereka dan memberi dan menerima warisan. Itu juga akan membiarkan pasangan bertindak sebagai wali yang sah jika salah satu dari mereka dianggap tidak kompeten.
Tetapi Tunyawaj dan yang lainnya menentang RUU tersebut karena apa yang tidak ditawarkannya, yaitu hak pernikahan penuh, termasuk hak untuk mengadopsi anak bersama.
“Jika kami menyebutkan rancangan saat ini, itu bukan kemajuan bagi kami. Ia mencoba mengendalikan dan mengelola orang-orang LGBT daripada membuka kebebasan untuk menikah,” kata Pongphorn, direktur kelompok hak asasi LGBT lokal Mplus.
“Penyusunan terakhir … memisahkan kita dari arus utama dan tidak mendukung kita dengan setara.”
Sebaliknya, mereka ingin Parlemen mengubah KUH Perdata Thailand – yang tidak akan dilakukan RUU Kemitraan Kehidupan – untuk membuat pernikahan antara “orang” dan bukan “lelaki dan perempuan”.
Kelompok-kelompok hak asasi LGBT lainnya siap untuk menempuh jalan panjang, yakin bahwa RUU itu akan menjadi batu loncatan untuk mencapai hak-hak penuh yang setara di jalan dan memberi mereka waktu untuk mempersiapkan perjuangan yang jauh lebih keras dalam mengubah KUH Perdata itu sendiri.
“RUU kemitraan seumur hidup, menurut sejarah banyak negara, adalah dasar untuk melanjutkan amandemen undang-undang pernikahan pada akhirnya,” kata Rapeepun Jommaroeng, seorang penasihat Rainbow Sky Association of Thailand.
“Kita bisa belajar tentang batasan dan keuntungan. Kita bisa belajar tentang, jika mereka punya anak, apa yang akan terjadi. Jadi itu memberi kita platform tambahan untuk bergerak maju,” katanya.
Rapeepun didorong oleh kelompok-kelompok Kristen dan Muslim di forum pekan lalu yang terdengar terbuka untuk pasangan sesama jenis yang bergabung dalam ikatan sipil. Namun dia mengatakan mereka masih menentang untuk membiarkan mereka menikah.
Nareeluc Pairchayapoom, direktur Departemen Hak Asasi Manusia Internasional Divisi Perlindungan Hak dan Kebebasan (Rights and Liberties Protection Division’s International Human Rights Department), yang menjadi ujung tombak RUU ini, mengatakan bahwa bergerak perlahan juga akan memberi para advokat lebih banyak waktu untuk membawa kritik konservatif ke sekitar.
“Kami perlu waktu untuk membuat orang sadar akan … hak-hak orang LGBT dan juga meluangkan waktu bagi mereka untuk memahami dan menerima hubungan sesama jenis, karena kami harus menerima bahwa pada kenyataannya tidak semua orang setuju dengan ini,” katanya.
Nareeluc mengatakan forum pekan lalu tentang RUU itu adalah yang terakhir dari enam departemennya yang telah menjadi tuan rumah di seluruh negeri selama setahun terakhir dan bahwa masyarakat dapat terus mengomentari rancangan di situs webnya.
Mengingat umpan balik dan kecenderungan komite perancang, direktur departemen mengatakan RUU itu kemungkinan akan melihat beberapa perubahan sebelum kembali ke kabinet untuk persetujuan akhir. Dia mengatakan komite mungkin akan menaikkan usia minimum yang diusulkan untuk ikatan hubungan sesama jenis dari 17 – usia legal untuk menikah di Thailand – menjadi 19 tahun dan menjatuhkan syarat bahwa setidaknya salah satu pasangan menjadi warga negara Thailand.
Nareeluc berharap RUU itu akan mencapai Parlemen pada akhir tahun ini. (R.A.W)
Sumber:
