SuaraKita.org – Badan Kesejahteraan Transgender (Transgender Welfare Board/TWB) yang telah lama tertunda akhirnya mencapai titik terang dengan dibuatnya ketentuan pemerintah Maharashtra yang mengalokasikan dana sebesar Lima Puluh Juta Rupee atau sekitar Sepuluh Miliar Rupiah untuk kesejahteraan masyarakat.
Menteri Negara Urusan Keadilan Sosial Dilip Kamble mengatakan bahwa Badan Kesejahteraan Transgender akan dibentuk dalam waktu satu bulan. Mereka akan mengawasi rencana program pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan kesehatan bagi para transgender dan melindungi hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia mereka.
Maharashtra akan menjadi negara bagian pertama di India yang memiliki Badan seperti itu, kata Dilip Kamble.
Badan Kesejahteraan Transgender pertama kali dikonseptualisasikan pada tahun 2014 oleh pemerintah sebelumnya.
Dasar dari pembentukan Badan Kesejahteraan Transgender adalah untuk menerapkan rencana program kesejahteraan bagi para transgender dan melindungi hak-hak mereka juga disebutkan dalam Tiga Kebijakan Bagi Perempuan (Third Women’s Policy) yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian, yang diterima oleh kabinet pada tahun 2013.
Kebijakan tersebut menjanjikan berbagai tindakan kesejahteraan bagi perempuan pekerja di negara bagian India tersebut .
Kementerian Kesejahteraan Perempuan dan Anak diberikan tanggung jawab untuk membentuk badan yang menyiapkan kerangka kerja luas untuk menerapkan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan perumahan serta menghasilkan lapangan kerja bagi para transgender.
“Karena rencana program kesejahteraan bagi para transgender dilaksanakan oleh Kementerian Negara untuk Keadilan Sosial, semua pekerjaan yang terkait dengan pembentukan dewan komisaris dan pelaksanaan rencana program kesejahteraan untuk masyarakat dipindahkan ke Departemen Keadilan Sosial negara bagian pada tanggal 3 Oktober 2017, dan sejumlah dana disisihkan untuk tujuan itu, ” ujar Dilip Kamble.
Prosedur pembentukan TWB tertunda setelah pemerintahan baru dilantik pada bulan Oktober 2014.
Menteri Kesejahteraan Perempuan dan Anak Pankaja Munde mencoba menghidupkan kembali proses tersebut dan mengadakan pertemuan dengan semua pemangku kepentingan mengenai masalah ini.
Awal tahun lalu, Pankaja Munde mengatakan bahwa ada lima rencana progam sentral untuk kesejahteraan para transgender dan bahwa kementerian yang dipimpinnya akan berusaha membawa anggota masyarakat transgender ke arus utama.
“Kami ingin mereka diperlakukan dengan terhormat dan melihat bahwa mereka mendapat keuntungan dari rencana program kesejahteraan pemerintah,” katanya. (R.A.W)
Sumber:
