Search
Close this search box.

Pengadilan di Gambia menuduh 18 warga negara di Afrika telah menggelar tarian erotis sebagai bagian dari acara penyambutan turis. Tarian erotis ini dinilai sebagai praktik yang melanggar hukum di negara itu.

Kantor berita AP, Rabu (11/4/2012), memberitakan, tuduhan itu dibantah 18 tersangka ini dalam sidang pengadilan yang berlangsung hari Selasa di Banjul, Gambia. Mereka menilai tarian yang disajikan tidak melanggar hukum sebagaimana yang dituduhkan.

Tidak dijelaskan rinci bagaimana bentuk tarian yang kemudian dikatakan erotis tersebut. Hanya disebutkan, tuduhan kriminal dikenakan pada warga Gambia yang diduga terlibat atau ambil bagian dalam aksi-aksi homoseksual di Gambia.

Tarian yang tak senonoh itu diduga berkaitan dengan gerakan yang menjurus pada aksi homoseksual.

Pada tahun 2008, Presiden Gambia Yahya Jammeh menegaskan, lgbt sebaiknya meninggalkan negara itu atau bakal menghadapi ancaman kepala mereka dipenggal. lgbt menghadapi ancaman aksi kekerasan atau diskiminasi tidak saja di Gambia, tetapi juga di sejumlah negara Afrika.

Di Afrika Barat, parlemen Liberia dan Nigeria juga sedang berupaya menyetujui undang-undang yang akan memperberat hukuman atas para pelaku homoseksual di negara itu. Tidak dijelaskan hukuman yang semakin berat bagi para pelaku homoseksual itu.

sumber : http://internasional.kompas.com 

BANJUL, Gambia (AP) – A court in Gambia has arrested 18 people and accused them of organizing an “indecent” dance ceremony for tourists.

The 18 men each pleaded not guilty on Tuesday to charges of “indecent practice contrary to the law of the country.”

The criminal charge is applied toward people who are accused of taking part in homosexual acts in Gambia.

In 2008, President Yahya Jammeh told gays and lesbians to leave the country or have their heads cut off.

Gays and lesbians face threats of violence and discrimination across the continent.

In western Africa, legislators in Liberia and Nigeria are also trying to pass laws that would increase the legal penalties for homosexuality in those countries.

source : The Associated Press