Ourvoice.or.id – Perancis mengambil langkah besar untuk melegalkan pernikahan pasangan sesama jenis kelamin. Tapi pengertian Uni Eropa untuk tema ini masih terkendala jurang lebar.
Kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Itulah prinsip-prinsip liberal Perancis. Namun jika menyangkut persamaan hak untuk pasangan homoseksual terhadap pasangan heteroseksual, Perancis perlu perbaikan untuk memenuhi idealisme itu.
Sebenarnya sejak 1999 terbuka peluang untuk hidup berpasangan bagi kelompok heteroseksual maupun homoseksual. Namun tidak ada persamaan hak penuh. Dalam masalah warisan atau adopsi, homoseksual masih dirugikan. Apakah negara akan menguatkan hak-hak ini, hal itu akan diputuskan beberapa waktu mendatang oleh Senat Perancis.
Oposisi kubu konservatif dan Gereja Katolik berdemonstrasi menentang rancangan UU persamaan hak yang diajukan kubu sosialis. Aksi protes menunjukkan, homoseksualitas di sebagian masyarakat masih mendapat tentangan.
“Penduduk perlu kambing hitam karena mereka kebingungan, marah dan frustrasi,” kata Evelyne Paradis dari ILGA-Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) di Brussel. “Kami mengamati di masa krisis ekonomi, tren mendukung norma-norma konservatif meningkat,” ujar Paradis.
Krisis dan Norma Tradisional
Agresifnya demonstrasi di Perancis menunjukkan norma-norma tradisional dan institusi, seperti pernikahan atau pola keluarga klasik, di masa krisis meningkat maknanya.
“Perubahan di Eropa terjadi amat cepat. Pada 10 tahun terakhir kami tidak hanya meluncurkan UU anti diskriminasi, melainkan juga hak-hak lebih luas untuk adopsi atau pernikahan. Itu pergeseran yang drastis, karena mentalitas masyarakat tidak berubah, atau setidaknya tidak dalam tempo yang sama,” demikian pengamatan Paradis.
Integrasi Hal yang Tabu?
Demonstrasi mendukung pernikahan homoseksual di Paris, Pernikahan atas dasar cinta bagi homoseksual atau lesbian dilarang di banyak negara Uni Eropa. Hanya tujuh negara, a.l. Denmark, Islandia dan Spanyol mengijinkannya, sebagian juga dengan pernikahan Gereja. Negara-negara liberal mengakui pasangan sejenis yang hidup bersama.
Masing-masing 27 negara anggota Uni Eropa menentukan sendiri, hak dan kewajiban mana yang berlaku dalam pengakuan kehidupan bersama. Ini menyebabkan perbedaan besar di antara anggota UE untuk masalah pajak, hukum warisan atau jaminan tanggungan. Dalam “kehidupan setara pernikahan” semacam ini, terutama yang diperhatikan hal menyangkut jaminan materi pasangan hidupnya. Aspek emosional tidak diperhatikan.
Perbedaan yang ekstrim terjadi di negara-negara yang beragama Katolik kuat seperti Italia atau Polandia. Kedua negara sejak beberapa tahun anggota penuh Uni Eropa, tapi dalam hal persamaan hak homoseksual keduanya masih jauh ketinggalan. Hidup bersama dapat diterima, tapi saling memikul tanggung jawab bagi pasangan homoseksual tidak diakui. Dalam hal ini Eropa masih terbentur pada batasannya.
Kebebasan Bergerak Tidak untuk Semua
Salah satu prinsip dasar Uni Eropa adalah kebebasan warga untuk memilih tempat tinggal. Kelompok ILGA-Europe bersama Komisi Eropa mengritik terbatasnya kebebasan bergerak bagi pasangan homoseksual di dalam Eropa.
Misalnya jika pasangan homoseksual dari Belanda yang di negara itu punya hak dan kewajiban sama seperti pasangan heteroseksual lainnya pindah ke Rumania, mereka di sana tidak akan diakui sebagai pasangan hidup resmi dan tidak memperoleh jaminan yang sama.
“Itu benar-benar diskriminasi, kekerasan terhadap hak-hak warga Uni Eropa,” kritik Paradis. Menurut perkiraannya masih butuh waktu sampai semua negara Uni Eropa bersedia mencabut hak hukum lebih rendah dari kaum homoseksual di Eropa.
Sumber ; DW.DE
