Kelompok hak asasi manusia menyerukan Jepang untuk memberlakukan undang-undang anti diskriminasi terhadap kaum LGBT © Getty Images
SuaraKita.org – Human Rights Watch termasuk di antara 116 organisasi yang telah menandatangani surat yang menyerukan Jepang untuk menyusun dan mengesahkan RUU anti diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender sebelum Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 yang dijadwalkan ulang.
Surat itu, ditujukan kepada Yoshihide Suga, meminta Perdana Menteri Jepang untuk secara terbuka berkomitmen untuk memperkenalkan undang-undang nasional yang melarang diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender.
Para penandatangan surat tersebut mengatakan bahwa Olimpiade dilambangkan sebagai perayaan “persatuan dalam perbedaan” dan “meneruskan warisan untuk masa depan”.
Organisasi-organisasi tersebut berpendapat bahwa ini berarti Jepang perlu memberlakukan undang-undang anti-diskriminasi nasional untuk melindungi orang dan atlet lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dengan cara yang memenuhi standar internasional.
“Dengan milyaran penonton di seluruh dunia untuk Olimpiade Tokyo, Jepang akan menjadi sorotan global dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya,” bunyi surat itu.
“Ini adalah kesempatan penting bagi Anda untuk menunjukkan komitmen Pemerintah untuk memasukkan kaum LGBT ke dalam masyarakat.
“Kurangnya perlindungan hukum di Jepang bagi kaum LGBT saat ini tidak memenuhi persyaratan Piagam Olimpiade, Agenda Olimpiade 2020, atau standar hak asasi manusia internasional.
“Pada Oktober 2018, Pemerintah Metropolitan Tokyo mengadopsi peraturan yang melindungi kaum LGBT dari diskriminasi sesuai dengan Piagam Olimpiade.
“Meskipun merupakan langkah yang menjanjikan, Jepang belum memberlakukan undang-undang anti diskriminasi nasional yang mencakup orang LGBT.
“Sejak beberapa kompetisi Tokyo 2020, termasuk maraton dan jalan cepat, golf, anggar, dan selancar, akan berlangsung di luar Tokyo – di Hokkaido, Saitama, Chiba, Shizuoka, Kanagawa, Miyagi, dan prefektur Fukushima – LGBT fans Jepang, atlet , dan pengunjung asing tidak akan dilindungi oleh peraturan anti-diskriminasi Tokyo.
“Meskipun Jepang semakin mengambil peran kepemimpinan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memberikan suara untuk resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 2011 dan 2014 yang menyerukan diakhirinya kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, kelompok LGBT di Jepang terus menghadapi masalah sosial yang intens. tekanan, dan memiliki perlindungan hukum yang lebih sedikit daripada rekan-rekan mereka. “
Pride House Tokyo Legacy membuka pusat komunitas pertamanya untuk kaum LGBT pada bulan Oktober © Getty Images
Kanae Doi, direktur Jepang di Human Rights Watch, menambahkan bahwa pengesahan undang-undang dapat membuat Jepang menjadi pemimpin hak LGBT global dan akan menjadi bagian dari warisan Olimpiade.
Jepang dianggap sebagai salah satu negara paling progresif LGBT di Asia, dengan homoseksualitas dilegalkan sejak 1880.
Meskipun publik tampaknya lebih mendukung pernikahan sesama jenis daripada menentangnya pada tahun 2015, itu masih tidak legal di Jepang.
Undang-undang anti diskriminasi juga tidak ada di sebagian besar negara, termasuk di tempat kerja, dan adopsi sesama jenis tidak legal.
Orang transgender telah diakui di Jepang sejak 2004.
Di bawah hukum Jepang, transgender hanya diidentifikasi sebagai jenis kelamin pilihan mereka setelah operasi penggantian dan sterilisasi.
Pride House Tokyo Legacy membuka pusat komunitas pertamanya untuk kaum LGBT pada bulan Oktober, dengan tempat tersebut bertujuan untuk menciptakan ruang inklusif dan meningkatkan kesadaran akan diskriminasi sebelum Olimpiade dan Paralimpiade.
Menjadi bagian dari Olimpiade sejak Vancouver 2010, Pride House terus menyediakan pusat informasi untuk mendidik masyarakat tentang keragaman seksual dan menawarkan perlindungan bagi mereka yang mengalami pelecehan atau diskriminasi. (R.A.W)
Surat lengkapnya bisa dibaca disini .
Sumber:
