SuaraKita.org – Sejak pecahnya protes pro-demokrasi di Bangkok tahun ini, seorang drag queen yang dikenal sebagai Masala Bold telah menyerukan kesetaraan gender, menjadi simbol yang terlihat dari komunitas LGBT di Thailand.
Di belakang Masala Bold adalah Siraphob Attohi (21) seorang mahasiswa di Universitas Chulalongkorn di Bangkok, dan seorang mahasiswa teater. Dia memutuskan untuk bergabung dengan momen bersejarah ini dengan menyerukan kesetaraan gender.
“Thailand dikatakan sebagai negara paling ramah gay di dunia, tapi sebenarnya tidak!” Ia mengklaim, dengan alasan dalam gerakan demokrasi, tidak banyak ruang bagi perempuan dan kelompok LGBT untuk memprotes atau berbicara secara terbuka.
Dia mengatakan bahwa banyak orang percaya bahwa kolektif harus terlebih dahulu menuntut demokrasi untuk mencapai lebih banyak hak di tingkat sosial. Tapi Siraphob tidak setuju. Itu sebabnya ia membuat grup Free Gender TH, untuk menambah tuntutan LGBT pada momen bersejarah yang dialami Thailand.
Aktivis Free Gender TH terdiri dari belasan aktivis LGBT dan pendukungnya. Dengan mengenakan wig dan pakaian warna-warni, serta membawa bendera berwarna pelangi, mereka membedakan diri dari pengunjuk rasa muda lainnya, yang cenderung menyukai pakaian hitam.
“Kami tidak menghibur orang dan memberdayakan mereka dalam protes karena kami adalah badut atau penghibur. Kami percaya kemarahan tidak cukup dan itu menghancurkan pikiran dan jiwa Anda. Kita harus gembira dan berdaya untuk berharap, bermimpi, dan menciptakan masa depan kita sendiri, ”kata Siraphob.
Dia telah berakting sejak awal demonstrasi di universitas, tetapi dia mulai tampil di depan umum sebagai drag queen mulai Juli. Bagi Siraphob, ini adalah bentuk seni politik itu sendiri, karena membebaskannya dari peran gender tradisionalnya.
“Anda bisa menjadi drag queen yang feminin, drag queen yang maskulin, atau apa pun yang Anda inginkan, cukup dengan merias wajah dan kostum. Ketika negara dan masyarakat mengajar dan memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan atau bagaimana menjadi, bertindak sebagai hambatan mengatakan: Persetan! Saya lakukan apa yang saya inginkan, ”katanya.
Tujuan dari Gender Free TH terutama bersifat politis. Salah satu tuntutan utamanya adalah legalisasi pernikahan sesama jenis, seperti di Taiwan, yang disahkan tahun lalu.
Kabinet Thailand menyetujui RUU pada bulan Juli yang akan mengakui serikat sesama jenis , memberikan mereka hak hukum yang hampir sama dengan pasangan yang sudah menikah, tetapi proyek tersebut belum bergerak maju di Parlemen saat ini.
Ada beberapa alasan untuk itu. Menurut Phil Robertson, wakil direktur Divisi Asia Human Rights Watch, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan pemerintahannya “meremehkan beberapa suara yang sangat konservatif yang ada di Parlemen.” Itu termasuk Senat yang tidak dipilih, yang penuh dengan mantan militer dan pegawai sipil senior Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, badan pemerintahan yang dibentuk setelah kudeta 2014.
Dorongan untuk pernikahan sesama jenis juga mendapat tentangan dari organisasi Muslim yang mungkin tidak diharapkan oleh Kementerian Kehakiman, kata Phil Robertson.
Jika proyek ini terus berjalan, Thailand akan menjadi negara kedua di Asia yang melegalkan serikat sipil sesama jenis. Tapi, Phil Robertson menjelaskan, kelompoknya “sejauh ini belum melihat jenis tekad yang dibutuhkan pemerintah untuk mengesahkan RUU hak LGBT progresif yang menawarkan perlindungan hukum yang berarti untuk pernikahan atau kemitraan sipil mereka.”
Hambatan yang sama juga menghambat RUU untuk memperbaiki kondisi komunitas transgender. Thailand saat ini tidak memiliki undang-undang pengakuan gender resmi yang memungkinkan transgender untuk mengubah judul mereka agar sesuai dengan identitas gender mereka. Ini sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi secara bermakna dalam masyarakat dan mencegah diskriminasi.
Thailand terkenal mengadakan kontes kecantikan untuk transgender perempuan, yang dikenal sebagai Miss Tiffany. Diadakan setiap tahun sejak 1984 di kota wisata pantai Pattaya, kontes ini diikuti oleh jutaan penonton. Namun dibalik integrasi yang nyata ini, para transgender sering kali ditolak oleh keluarganya, kesulitan mencari pekerjaan, dan terkungkung dalam industri pekerja seks.
Pada 2016, anggota komisi yang ditugasi menulis konstitusi baru Thailand setelah kudeta 2014 mengatakan mereka telah mengusulkan dimasukkannya orang-orang “gender ketiga” dalam klausul non-diskriminasi konstitusi dan bahwa proposal itu “sedang dipelajari”.
Kath Khangpiboon, salah satu aktivis paling aktif di komunitas trans Thailand, mengatakan perubahan ini “masih dalam proses” juga, karena ada ketidaksepakatan di antara anggota kementerian yang bertanggung jawab.
Thailand telah mengalami 12 kudeta sejak penghapusan monarki absolut pada tahun 1932. Negara ini sering mengalami kekerasan politik dan kurangnya kebebasan berekspresi.
Menurut Siraphob, aktor dan aktivis, demokrasi akan memungkinkan komunitas LGBT Thailand untuk memajukan kesetaraan gender dengan dapat memilih perwakilan yang mendengarkan dan menghargai permintaan mereka.
Melalui kelompok Free Gender TH-nya, Siraphob mendukung tuntutan utama para pengunjuk rasa: pengunduran diri Prayut dan pembentukan konstitusi yang lebih demokratis yang membatasi kekuasaan monarki saat ini.
Monarki adalah institusi yang hampir tidak tersentuh di Thailand, dipertahankan oleh militer dan dianggap oleh banyak orang sebagai dasar identitas nasional. Kejahatan lese-majeste membawa hukuman hingga 15 tahun penjara karena mengkritik keluarga kerajaan. Raja Bhumibol Adulyadej, yang meninggal pada tahun 2016, sangat dicintai di Thailand, tetapi putranya Maha Vajiralongkorn telah menuai kritik atas berbagai masalah, termasuk gaya hidupnya dan waktu yang dihabiskannya di Jerman selama pandemi.
Siraphob mengatakan pemerintah sedang mencoba banyak mekanisme untuk menghentikan protes, dan banyak pengunjuk rasa telah dilecehkan oleh hukum lese-majeste. Ia berharap hal ini tidak terjadi pada dirinya dan rekan-rekan aktivisnya; Siraphob mengatakan mereka hanya menuntut demokrasi dan tidak melakukan revolusi yang sebenarnya. Mereka hanya ingin didengarkan dan menuntut hak mereka.
Secara keseluruhan, gerakan pro-demokrasi telah sangat inklusif dan mendorong kelompok LGBT untuk memainkan peran penting dan memimpin dalam protes.
Menurut Phil Robertson, “salah satu hal yang menjadi jelas adalah bahwa kaum muda jauh lebih berpikiran terbuka tentang identitas gender dan orientasi seksual daripada generasi yang lebih tua, dan masalah hak untuk semua dan diskriminasi terhadap siapapun benar-benar mengemuka. ”
Dia berharap jika para pengunjuk rasa berhasil dalam tuntutan mereka untuk reformasi, dan penulisan ulang Konstitusi, akan ada reformasi yang signifikan dan berjangkauan jauh yang secara signifikan memajukan hak-hak LGBT di Thailand. (R.A.W)
Sumber:
