SuaraKita.org – Pemerintah Jerman telah menyetujui undang – undang yang akan menawarkan 3.000 Euro sebagai kompensasi bagi personel militer gay yang mengalami diskriminasi.
Annegret Kramp-Karrenbauer, menteri pertahanan Jerman, berkata: “Saya tahu bahwa kami tidak dapat menebus ketidakadilan yang mereka derita, tetapi dengan pencabutan putusan dan pembayaran kompensasi sekaligus, kami ingin mengirim sinyal untuk memperbaiki hubungan.”
Undang-undang baru ini bertujuan untuk “memulihkan martabat orang-orang yang tidak menginginkan apa pun selain melayani Jerman”, menurut Annegret Kramp-Karrenbauer.
Undang-undang tersebut masih membutuhkan persetujuan parlemen, tetapi Annegret Kramp-Karrenbauer optimis mendapatkan dukungan dari anggota parlemen. Dia berharap untuk “merehabilitasi dan memberi kompensasi kepada mereka yang terkena dampak tahun depan”.
Pemerintah Jerman memperkirakan 1.000 orang akan mengajukan kompensasi.
Kementerian sebelumnya menugaskan sebuah penelitian dan menemukan “diskriminasi sistemik” dalam militer dari tahun 1955 hingga 2000. Ini termasuk militer Jerman Barat, Bundeswehr, dan militer Jerman yang bersatu kembali dari tahun 1990.
Penelitian tersebut menemukan bahwa homoseksualitas “dipandang sebagai risiko keamanan di Bundeswehr hingga pergantian milenium dan membuat karir sebagai perwira atau perwira non-komisioner menjadi mustahil”.
Undang-undang baru juga akan mencakup korban diskriminasi di Tentara Rakyat Nasional Jerman Timur. Annegret Kramp-Karrenbauer mengatakan ini adalah “sinyal penting” karena tahun 2020 menandai 30 tahun sejak reunifikasi Jerman.
Pemerintah akan menawarkan 3.000 Euro sebagai kompensasi kepada personel yang menerima putusan pengadilan militer untuk hubungan seks gay suka sama suka. Prajurit yang diberhentikan, ditolak untuk dipromosikan atau diinvestigasi juga akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi.
Menteri Pertahanan meminta maaf atas diskriminasi yang dihadapi personel militer.
Pada bulan September, Kramp-Karrenbauer meminta maaf kepada mereka yang mengalami diskriminasi.
Menteri pertahanan berkata: “Saya sangat menyesali praktik diskriminasi terhadap kaum homoseksual di Bundeswehr, yang berdiri untuk kebijakan saat itu. Saya minta maaf kepada mereka yang menderita karena itu. “
Ini terjadi setelah Kementerian Pertahanan Inggris meminta maaf atas kebijakan serupa pada Januari. Namun, Inggris belum memperkenalkan skema kompensasi resmi bagi mereka yang diberhentikan dari militer atas dasar orientasi seksual mereka.
Lebih dari 150 orang telah menuntut kompensasi di Inggris, meskipun diperkirakan jumlah sebenarnya yang terkena dampak kemungkinan mencapai ribuan.
Rudolf Scharping, menteri pertahanan Jerman sebelumnya, mengakhiri diskriminasi resmi pada tahun 2000 setelah seorang petugas membawa kasus hukum ke pengadilan tertinggi Jerman yang telah dicopot dari jabatannya. Rudolf Scharping menyatakan: “Homoseksualitas bukan merupakan dasar untuk pembatasan dalam hal penugasan atau status.”
Pada 2017, parlemen Jerman memilih untuk membatalkan hukuman bagi lelaki gay yang dikriminalisasi berdasarkan undang-undang anti-gay. Lima puluh ribu orang lelaki dihukum berdasarkan undang-undang ini di Jerman Barat antara tahun 1949 dan 1969. Jerman mendekriminalisasi homoseksualitas pada tahun 1969, tetapi undang-undang tersebut tidak sepenuhnya dihapus dari undang-undang sampai tahun 1994. (R.A.W)
Sumber:
