SuaraKita.org – Para pegiat hak LGBT menyerukan Jepang untuk membuat undang-undang nasional untuk melindungi individu LGBT agar tidak mengalami outing, karena pendekatan sedikit demi sedikit saat ini gagal untuk menangani bentuk diskriminasi yang merusak dan membahayakan nyawa, kata mereka.
Upaya pemerintah pusat dan daerah saat ini untuk mencegah outing – pengungkapan orientasi seksual atau identitas gender seseorang yang bertentangan dengan keinginan mereka – tidak cukup, kata para ahli, dan tindakan yang ada hanya dapat diterapkan dalam ruang lingkup terbatas.
Sejumlah otoritas kota dan lingkungan di Jepang memiliki peraturan yang secara khusus melarang melakukan outing kepada orang-orang yang diidentifikasi sebagai minoritas seksual, tetapi hanya satu dari 47 prefektur – Mie di Jepang tengah – yang menerapkan hal serupa, menurut survei Kyodo News pada bulan Juli.
Tanggapan pemerintah pusat juga tampaknya kurang.
Satu dari 11 orang di Jepang mengatakan bahwa mereka lesbian, gay, biseksual, transgender atau “lainnya”, menurut survei tahun 2018 oleh raksasa periklanan Dentsu Inc., dan diskusi seputar masalah LGBT menjadi lebih umum.
Namun demikian, masih ada kebutuhan akan pemahaman yang lebih luas di dalam masyarakat, bahwa outing dapat menyebabkan kehidupan individu LGBT porak poranda, yang mengarah pada masalah kesehatan mental dan bunuh diri.
Konsekuensi berbahaya dari outing menghantam kesadaran nasional pada tahun 2015 ketika seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Hitotsubashi meninggal karena bunuh diri setelah orang yang dia taksir mengungkapkan orientasi seksualnya kepada teman-temannya.
Menyusul insiden tersebut, kota Kunitachi, yang menjadi tuan rumah universitas, bekerja untuk menegakkan sebuah peraturan yang mencakup larangan outing ke individu LGBT pada April 2018. Tiga otoritas lokal lainnya – distrik Toshima dan Minato Tokyo dan kota Soja di Prefektur Okayama – telah membuat langkah serupa dalam dua tahun terakhir.
“Tata cara yang secara eksplisit melarang outing itu penting,” kata Kazuya Kawaguchi, profesor sosiologi di Universitas Shudo Hiroshima. Sementara peraturan daerah yang melarang diskriminasi atas dasar orientasi seksual sudah ada, kurangnya kekhususan meningkatkan risiko dan mempersulit melihat bahaya outing.
“Saya ingin seluruh prefektur memahami bahwa outing dapat menyebabkan kematian,” kata Gubernur Prefektur Mie Eikei Suzuki kepada wartawan pada bulan Juni ketika mengumumkan keputusan untuk membuat peraturan tersebut.
Mie mengadakan pertemuan studi pertamanya pada bulan Agustus dengan perwakilan komunitas LGBT dalam langkahnya untuk memberlakukan larangan secara eksplisit pada outing pada April 2021. Para peserta mendesak agar hukuman terkodifikasi diterapkan untuk pelanggaran peraturan.
Yang lain tidak berencana melakukan tindakan serupa, dengan alasan peraturan mereka saat ini memberikan perlindungan yang memadai.
Pemerintah prefektur Ibaraki mengatakan bahwa peraturannya mempromosikan kesetaraan gender mencakup masalah tersebut karena menyebutkan diskriminasi berdasarkan preferensi seksual, sementara otoritas prefektur Shiga dan pemerintah metropolitan Tokyo memberikan penjelasan serupa tentang peraturan mereka terkait dengan hak asasi manusia.
Dua puluh sembilan prefektur termasuk Kyoto, Osaka, Miyagi dan Gifu mengatakan bahwa mereka berfokus pada peningkatan kesadaran melalui materi promosi dan sesi belajar komunitas.
Sembilan lainnya, seperti prefektur Aomori dan Okayama, mengatakan mereka belum mempertimbangkan topik tersebut secara memadai, sementara yang lain mengatakan mereka sedang melihat secara eksplisit untuk menyebutkan jalan-jalan saat mereka bekerja untuk membuat pedoman lokal tentang masalah hak asasi manusia.
Pemerintah pusat telah menetapkan outing sebagai penyalahgunaan kekuasaan dalam pedomannya tentang kesetaraan gender, dengan menerapkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk mengambil tindakan terhadap pelecehan. Tetapi upaya ini terbatas cakupannya, dan ada seruan untuk tindakan yang lebih eksplisit.
Pemerintah daerah seperti yang mewakili prefektur Yamagata dan Shizuoka meminta pemerintah pusat untuk memimpin dalam membuat kebijakan berdasarkan saran ahli, memberikan garis dasar yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah saat menyusun tindakan mereka sendiri.
Perundang-undangan nasional yang secara eksplisit melarang outing sangat penting untuk memastikan tanggapan cepat terhadap masalah tersebut, kata Yuichi Kamiya, direktur eksekutif the Japan Alliance for LGBT Legislation.
Pendekatan seluruh-pemerintah diperlukan, katanya, daripada mencoba menyelesaikan masalah seputar LGBT dengan kementerian yang bekerja secara tertutup. Misalnya, Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah LGBT, tetapi Kementerian Tenaga Kerja bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah LGBT yang terjadi di perusahaan swasta.
Yuichi Kamiya lebih lanjut mengatakan bahwa pemerintah pusat dan prefektur harus membuat sistem yang menawarkan bantuan dan nasihat kepada individu, dilengkapi dengan konselor terampil yang memiliki pengetahuan tentang masalah LGBT.
“Penanggulangan terhadap masalah ini sedang diperkenalkan dan saya berharap ini akan menyebar,” kata Kazuya Kawaguchi tentang upaya dari prefektur Mie. “Untuk memastikan langkah-langkah yang konsisten di seluruh prefektur, pemerintah pusat perlu menuntaskan kebijakan yang melarang outing,” katanya. (R.A.W)
Sumber:
