Contoh formulir sensus nasional yang diadakan pada tahun 2015. Dok. situs resmi Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi.
SuaraKita.org – Sensus nasional, dilakukan setiap lima tahun sekali, akan diadakan musim gugur ini untuk mengumpulkan informasi dari semua penduduk dan rumah tangga di Jepang, namun pasangan sesama jenis secara efektif dikecualikan dari sensus tersebut.
Saat mengisi formulir sensus nasional, pemohon harus menggambarkan hubungan antara mereka sebagai kepala rumah tangga. Salah satu pasangan lawan jenis dapat memilih “pasangan” untuk informasi yang akan dimasukkan dalam penghitungan, tetapi seseorang dalam hubungan sesama jenis diklasifikasikan dalam “kerabat lain”. Pasangan dan ahli seperti itu mengkritik bahwa metode tersebut tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya dan tidak berarti sebagai konsensus nasional.
Pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan tentang status kerja anggota rumah tangga dimasukkan dalam sensus, antara lain dengan tujuan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Pada lembar jawaban, pemohon harus mengisi nama dan jenis kelamin seluruh anggota rumah tangga, serta memilih apakah mereka sebagai “kepala rumah tangga”, “pasangan kepala rumah tangga”, atau “anak”, di antara pilihan lain di satu bagian. Dapat diasumsikan bahwa salah satu pasangan dalam hubungan sesama jenis akan memilih “kepala rumah tangga”, sementara yang lain memilih pasangannya. Namun, dalam kasus seperti itu, menurut Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, ketika menghitung hasil, pekerja di Biro Statistik memeriksa jawaban di bagian ini dengan item lain di lembar karena “bisa jadi ini kesalahan sederhana yang dibuat secara tertulis.” Jika jawaban dinilai sebagai “mungkin bukan kesalahan”, pekerja mengubah jawaban menjadi “kerabat lain”. Kategori ini mengacu pada paman, bibi, sepupu atau hubungan kekerabatan lain.
Jika pasangan sesama jenis telah membangun rumah tangga sendiri, bukankah salah jika menyebut salah satu dari mereka setara dengan paman atau bibi?
Sebaliknya, pasangan lawan jenis dalam perkawinan hukum adat – status yang sama sebagai pasangan sesama jenis dalam hal tidak menyerahkan formulir pendaftaran pernikahan dan tidak ditetapkan sebagai menikah secara sah – diperlakukan sama dengan hukum, pasangan menikah dalam sensus. Hal tersebut dijelaskan pada bagian lembar jawaban yang menanyakan apakah pemohon sudah memiliki pasangan atau tidak, yang berbunyi, “Silahkan isi jawaban terlepas dari apakah Anda sudah menyerahkan formulir pendaftaran pernikahan.”
Mengapa pasangan sesama jenis diperlakukan berbeda dari pasangan lain yang berada dalam pernikahan yang sah menurut hukum?
Seorang perwakilan dari Biro Statistik mengatakan, “Di bawah sistem hukum Jepang, pernikahan antara lawan jenis. Jika hubungan mereka sangat mirip dengan pasangan yang sudah menikah secara resmi dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka belum menyerahkan pencatatan pernikahan, ini sejalan dengan tujuan dari konsensus nasional untuk memperlakukan pernikahan hukum adat dengan cara yang sama seperti pernikahan resmi. ” Mereka melanjutkan, “Pernikahan sesama jenis tidak diakui di Jepang, jadi dalam sensus kami tidak dapat mengenali mereka sebagai pasangan dalam hubungan pernikahan. Itulah mengapa kami menghitung mereka di bawah kategori ‘kerabat lain’.”
Situasi seperti ini dianggap bermasalah oleh organisasi pasangan sesama jenis. Hiroshi Ikeda, co-head of Same-sex Partnership Net Japan, sebuah kelompok sukarela yang menuntut perlindungan hukum untuk pasangan sesama jenis, menunjukkan bahwa “sensus nasional harus menjadi kesempatan untuk mengetahui jumlah pasangan sesama jenis.”
Dalam sensus yang dilakukan pada tahun 2015 lalu, beberapa kelompok pasangan sesama jenis mengajukan permohonan tertulis kepada kementerian dalam negeri agar dikategorikan dan dihitung secara tepat, dan hal tersebut muncul pada sesi tanya jawab di Panitia Anggaran bulan Februari 2018 dan Februari 2020. Sejak Mei, Same-sex Partnership Net Japan telah mengajukan permintaan tertulis kepada anggota panel ahli dari sensus nasional dan mendesaknya untuk “memasukkan pasangan sesama jenis sebagaimana mereka dalam penghitungan,” di antara tuntutan lainnya. .
Hiroshi Ikeda menikah pada 2018 dengan pasangan sesama jenis di Selandia Baru, yang memungkinkan pernikahan sesama jenis. Namun dalam sensus Jepang, pasangannya akan dimasukkan ke dalam kategori “kerabat lain”. “Kami yakin kami sama dengan pasangan lawan jenis lain yang sudah menikah. Meski pasangan sesama jenis sudah lama meminta pengakuan, kami belum mendapat tanggapan, dan itu menjengkelkan.”
Saori Kamano dari National Institute of Population and Social Security Research, yang sangat paham tentang penelitian kuantitatif terhadap minoritas seksual, berkata, “Saat memikirkan keakuratan hasil survei, pasangan sesama jenis harus diperlakukan setara dengan pasangan lawan jenis dalam pernikahan adat/agama atau pernikahan resmi untuk mengetahui jumlah mereka. Situasi yang ideal untuk metode penelitian adalah memiliki desain yang dapat menangkap semua variasi rumah tangga, seperti memasang ‘pasangan’ pilihan di pertanyaan yang menanyakan tentang hubungan pemohon. “
Hiroshi Ikeda berencana meminta kementerian dalam negeri untuk mengumpulkan dan mempublikasikan jawaban sensus sebagai “dibutuhkan tanggapan dari pasangan sesama jenis” untuk pasangan sesama jenis dalam rumah tangga yang menyebut diri mereka sebagai pasangan. (R.A.W)
Sumber:
