SuaraKita.org – Badan-badan internasional telah menyatakan keprihatinannya bahwa krisis kesehatan global COVID-19 digunakan untuk menargetkan, menyalahgunakan, dan melecehkan orang LGBT dan dalam beberapa kasus menolak hak-hak mereka.
Melihat beberapa kasus yang dilaporkan dari seluruh dunia mengungkapkan risiko yang dihadapi oleh orang LGBT dan orang yang hidup dengan HIV.
- Di Belize, seorang pria gay berusia 25 tahun yang hidup dengan HIV dilaporkan dipukuli dan ditangkap karena melanggar jam malam terkait COVID-19, yang menyebabkan kematiannya akibat cedera.
- 23 LGBTQI Uganda yang tinggal bersama di tempat penampungan tunawisma ditangkap dengan tuduhan memungkinkan penyebaran COVID-19.
- Di Irak, seorang ulama menyalahkan pengesahan pernikahan sesama jenis sebagai penyebab pandemi Coronavirus.
- Seorang Rabi di Israel mengatakan Coronavirus adalah hukuman ilahi untuk parade gay.
- Seorang legislator di Kepulauan Cayman Karibia menyalahkan pasangan sesama jenis untuk pandemi Coronavirus dan bencana alam seperti gempa bumi. Dia menyerukan agar pulau tersebut menegakkan nilai-nilai Kristen.
- Pemerintah Hungaria memperkenalkan undang-undang di Parlemennya yang berusaha untuk melarang orang transgender mengubah jenis kelamin mereka.
- Seorang trans perempuan dan petugas penjangkauan kesehatan di Panama yang membagikan makanan di dekat rumahnya ditahan oleh polisi karena keluar pada hari yang salah di bawah aturan jarak sosial berbasis gender yang diberlakukan di negara tersebut.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dalam sebuah laporan telah menunjukkan bahwa seperti dalam kasus LGBT di masa lalu, orang-orang disalahkan atas bencana alam dan buatan manusia, ada laporan yang tersebar tentang hal itu terjadi sehubungan dengan krisis COVID-19.
“Di beberapa negara, laporan menyarankan peningkatan retorika homofobik dan transfobik. Ada juga laporan polisi menggunakan arahan COVID-19 untuk menyerang dan menargetkan organisasi LGBT. Di setidaknya satu negara, Status Darurat Negara telah digunakan untuk mengusulkan sebuah dekrit yang akan mencegah orang transgender mengubah secara hukum gender mereka dalam dokumen identitas. Beberapa negara memberlakukan pembatasan pergerakan berdasarkan jenis kelamin, dengan perempuan dan lelaki diizinkan meninggalkan rumah mereka pada hari-hari alternatif, yang telah menempatkan orang-orang non-biner dan warga negara trans pada risiko diskriminasi yang meningkat, karena mereka mungkin akan berhenti dan ditanyai, ” tulis laporan tersebut.
Dalam dokumen terpisah, UNAIDS dan MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights mengatakan mereka mendapatkan tindakan diskriminatif yang memperparah tantangan yang dihadapi oleh orang LGBT dalam mengakses layanan kesehatan.
“HIV telah mengajarkan kita bahwa kekerasan, penindasan, dan diskriminasi hanya semakin meminggirkan orang yang paling membutuhkan. Semua orang, terlepas dari orientasi seksual, identitas gender, atau ekspresi gendernya, berhak atas hak kesehatan, keselamatan, dan keamanan, tanpa kecuali. Menghormati dan menjunjung martabat dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya, ”kata Winnie Byanyima, Direktur Eksekutif UNAIDS dalam siaran pers.
George Ayala, Direktur Eksekutif MPact mengatakan bahwa organisasi tersebut telah menerima laporan tentang pemerintah dan pemimpin agama yang menghasut kekerasan terhadap orang LGBT.
“Organisasi dan rumah-rumah diserbu, orang-orang LGBT dipukuli, dan telah terjadi peningkatan penangkapan dan mengancam deportasi para pencari suaka LGBT,” kata George Ayala.
Menurut UNAIDS dan MPACT, isolasi diri dan pembatasan sosial telah terbukti memberi tantangan kepada orang-orang LGBT yang mungkin menghadapi kekerasan saat tinggal di rumah, memperburuk kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya, dan membuatnya sulit untuk mengakses “terapi antiretroviral, pencegahan HIV, dan layanan yang menguatkan gender, termasuk terapi hormon ”.
Mereka mendesak pemerintah untuk menghormati, mendukung, dan melindungi hak-hak orang LGBT dalam tanggapan mereka terhadap COVID-19. (R.A.W)
Sumber:
