SuaraKita.org – Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo memenangkan pemilihan kembali pada bulan April, memperoleh 53 persen suara atas saingannya, Prabowo Subianto. Pada bulan Agustus, Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia akan membangun ibukota baru di Kalimantan Timur .
Selama masa jabatan pertamanya, Jokowi hanya mengambil langkah-langkah kecil dan sementara untuk memajukan hak asasi manusia. Kelompok minoritas agama dan gender terus menghadapi pelecehan. Pihak berwenang menangkap dan menuntut orang-orang di bawah hukum penistaan agama, dan semua kasus yang dibawa ke pengadilan menghasilkan hukuman penjara. Jokowi juga tidak mendesak untuk investigasi pelanggaran HAM berat di masa lalu Indonesia.
Pada bulan Agustus, serangan rasis terhadap pelajar Papua Barat di Surabaya memicu pemberontakan di provinsi Papua dan Papua Barat. Ini mendorong pemerintah Jokowi untuk mengirim lebih dari 6.000 tentara provinsi-provinsi tersebut. Setidaknya 53 orang, baik orang Papua maupun pendatang dari bagian lain Indonesia, terbunuh dalam bentrokan berikutnya. Pihak berwenang Indonesia juga mematikan internet di sana.
Pada 17 September, parlemen yang akan meloloskan undang-undang yang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia . Mereka juga berencana untuk mengesahkan undang-undang pidana baru , yang memiliki ketentuan yang akan melanggar hak-hak perempuan, minoritas agama, dan orang-orang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), serta kebebasan berbicara dan berserikat. Pemberontakan Papua dan amandemen legislatif yang tergesa-gesa ini memicu protes nasional terbesar dalam 20 tahun terhadap koalisi Jokowi yang berkuasa, mendorong Jokowi untuk meminta parlemen menunda pemungutan suara rancangan undang-undang pidana dan tiga rancangan undang-undang lainnya hingga 2020.
Pemerintah Indonesia gagal melindungi hak-hak masyarakat adat yang telah kehilangan hutan tradisional dan mata pencaharian mereka karena perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Barat dan Jambi.
Kebebasan beragama
Pada tahun 2019, pihak berwenang Indonesia mengadili tiga perempuan di pengadilan karena dugaan pelanggaran hukum penistaan agama. Pada bulan Maret, pengadilan Serang menghukum Aisyah Tusalamah , yang memiliki disabilitas psikososial, lima bulan penjara karena memposting video yang diduga menghujat. Polisi menahan Suzethe Margareta, yang menderita skizofrenia paranoid, karena membawa anjingnya ke sebuah masjid di Bogor pada bulan Juni. Pada bulan November, sebuah pengadilan di Sulawesi Selatan menghukum Eka Trisusanti Toding, seorang guru bahasa Inggris, lima bulan penjara atas komentarnya yang diduga menghujat tentang Islam di Facebook. Pada bulan April, Mahkamah Agung menolak permohonan seorang perempuan Buddha yang mendapatkan vonis penistaan agama di Medan, Sumatera Utara. Meliana telah mengeluh tentang tingkat desibel dari panggilan untuk sholat di sebuah masjid pada tahun 2016 dan dijatuhi hukuman satu setengah tahun penjara.
Ahmad Moshaddeq, 75, pendiri Millah Abraham — agama baru dengan gerakan back-to-the-land — meninggal di dalam penjara Jakarta pada bulan Februari ketika menjalani hukuman penjara lima tahun karena “penistaan terhadap Islam.” Lebih dari 7.000 anggota komunitasnya diusir secara paksa dari rumah pertanian mereka di pulau Kalimantan pada tahun 2016.
Rancangan KUHP berupaya untuk memperluas hukum penistaan agama Indonesia dari satu menjadi enam artikel untuk memasukkan pelanggaran seperti ” membujuk seseorang untuk menjadi orang yang tidak percaya .”
Kebebasan Berekspresi dan Berserikat
Pada bulan Mei, enam orang tewas dan lebih dari 200 lainnya cedera di Jakarta setelah para pendukung Prabowo Subianto, yang kalah dalam pemilihan presiden, bentrok dengan pasukan keamanan dan membakar asrama dan kendaraan polisi. Prabowo awalnya menolak untuk menerima hasil pemilu April, mengajukan petisi di Mahkamah Konstitusi, tetapi ia kehilangan gugatan pada bulan Mei.
Pada bulan September, polisi Surabaya mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Veronica Koman, seorang pengacara hak asasi manusia Indonesia, menuduh dia “menyebarkan berita palsu dan memicu kerusuhan.” Veronica Koman telah berbagi video di akun Twitter-nya tentang kerusuhan baru-baru ini di Papua.
Pada bulan September, ribuan pelajar Indonesia memprotes secara nasional terhadap undang-undang baru yang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan perubahan yang termasuk dalam rancangan undang-undang pidana. Petisi mereka yang berisi tujuh poin juga menuntut pemerintah menuntut perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan, menghentikan militerisasi di Papua Barat, menyelidiki pelanggaran HAM masa lalu, dan menghentikan kriminalisasi aktivis. Dua siswa tewas di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan ratusan lainnya luka-luka.
Pada 27 September, polisi menangkap pembuat film dokumenter Dandhy Laksono setelah dia memposting tweet tentang kekerasan di Jayapura dan Wamena, Papua. Dia didakwa melanggar hukum ujaran kebencian online.
Hak-Hak Perempuan dan Anak Perempuan
Pada bulan September, parlemen merevisi undang-undang pernikahan 1974, menaikkan usia minimum pernikahan untuk anak perempuan dan anak lelaki dengan persetujuan orang tua dari 16 tahun ke 19 tahun, tetapi mempertahankan klausa yang memungkinkan pengadilan untuk mengesahkan pernikahan anak perempuan di bawah 19, tanpa batasan usia minimum. Sekitar 14 persen anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dan 1 persen menikah sebelum usia 15 tahun.
Pemerintah Jokowi gagal menghentikan “tes keperawanan” yang keji dan tidak ilmiah dari perempuan yang mendaftar untuk bergabung dengan militer, atau untuk melembagakan langkah-langkah untuk mengekang mutilasi alat kelamin perempuan, yang terus digunakan dalam ritus peralihan di beberapa daerah. Parlemen juga gagal mengesahkan RUU tentang kekerasan seksual.
Papua dan Papua Barat
Setelah video beredar tentang para milisi Indonesia yang secara rasis melecehkan mahasiswa Papua di Surabaya pada 17 Agustus di tengah desas-desus bahwa mahasiswa di sana telah merusak bendera Indonesia yang terbang di luar asrama mereka, orang Papua berdemonstrasi di setidaknya 30 kota di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta. Kerusuhan Papua membakar gedung parlemen lokal di Manokwari, dan penjara di Sorong, provinsi Papua Barat, dan Jayapura, provinsi Papua.
Di Deiyai pada 28 Agustus, rekaman video yang diposting di media sosial menunjukkan polisi menembakkan amunisi langsung ke kerumunan demonstran Papua di dalam kantor Kabupaten Deiyai. Delapan orang Papua dan seorang tentara Indonesia terbunuh, dan 39 orang Papua terluka. Polisi menangkap 16 lelaki, menuduh mereka melakukan kerusuhan.
Pada tanggal 1 September, massa yang bergabung dengan polisi dan tentara yang bersenjatakan parang mengelilingi asrama siswa Papua di Jayapura, setelah itu seorang siswa Papua ditikam hingga tewas dan lebih dari 20 lainnya terluka.
Secara total, pihak berwenang Indonesia telah menahan 22 orang di Jakarta, Manokwari, Jayapura, dan Sorong sehubungan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora kemerdekaan Pro-Papua atau berbicara tentang “kemerdekaan Papua Barat” di depan umum.
Pada 23-24 September, setidaknya 43 orang terbunuh di Wamena dan lebih dari 1.500 orang diungsikan melalui udara ke Jayapura. Setelah diduga ujaran rasial oleh seorang guru, siswa berdemo ke kantor bupati setempat dan kemudian membakarnya. Para pengunjuk rasa juga membakar area bisnis, menewaskan sedikitnya 24 pemukim dari bagian lain Indonesia yang mendominasi ekonomi di sana.
Orientasi Seksual dan Identitas Gender
Pihak berwenang Indonesia melanjutkan serangan mereka pada hak-hak dasar orang LGBT. Tingkat HIV di antara lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) telah meningkat lima kali lipat sejak 2007 dari 5 menjadi 25 persen, dan penggerebekan polisi yang sewenang-wenang dan ilegal pada pertemuan LGBT pribadi dalam beberapa tahun terakhir, sering kali dibantu oleh militan Islam, telah secara efektif menggagalkan kesehatan masyarakat upaya penjangkauan ke populasi yang rentan.
Di antara ketentuan yang paling kontroversial dari rancangan undang-undang pidana adalah ketentuan yang akan menghukum seks di luar nikah hingga satu tahun di penjara. Walaupun ketentuan tersebut tidak secara khusus menyebutkan perilaku sesama jenis, hubungan sesama jenis tidak diakui secara hukum di Indonesia dan jika disahkan, maka akan secara efektif mengkriminalkan semua perilaku sesama jenis.
Pada bulan Maret, seorang mantan polisi gay mengajukan gugatan terhadap Kepolisian Jawa Tengah setelah ia diberhentikan pada bulan Desember 2018 karena diduga gagal melindungi citra polisi sebagai kekuatan yang menjunjung tinggi “norma agama, aturan kesusilaan, dan nilai-nilai lokal.” Dua pengadilan menolak tantangan hukumnya.
Pada bulan November, pengadilan Medan di Sumatera Utara menolak gugatan dari mahasiswa Widiya Hastuti dan Yael Sinaga, editor dan penerbit Suara USU , surat kabar mahasiswa, terhadap Universitas Sumatera Utara setelah pemerintah menutup publikasi dan memberhentikan 17-orang staf menyusul penerbitan sebuah kisah cinta lesbian pada bulan Maret. Pihak berwenang mengklaim bahwa cerita itu “mempromosikan homoseksualitas.”
Hak Disabilitas
Meskipun ada larangan pemerintah tahun 1977 terhadap praktik ini, orang dengan disabilitas psikososial terus dibelenggu oleh anggota keluarga, tabib tradisional, dan staf di lembaga negara, dalam beberapa kasus selama bertahun-tahun. Karena stigma yang lazim dan layanan dukungan yang tidak memadai, termasuk perawatan kesehatan mental, lebih dari 57.000 orang Indonesia dengan cacat psikososial (kondisi kesehatan mental) telah dirantai atau dikunci di ruang terbatas setidaknya sekali dalam hidup mereka.
Pada 2018-2019, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah penting untuk menegakkan hak-hak penyandang disabilitas psikososial. Beberapa lembaga — termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban — menandatangani perjanjian untuk memantau tempat-tempat di mana para penyandang cacat psikososial dibelenggu atau ditahan. Ini termasuk pusat penyembuhan iman tradisional, lembaga perawatan sosial, dan fasilitas kesehatan mental.
Hak Lingkungan
Pada bulan Juli, kebakaran hutan mulai merusak pulau-pulau Sumatra dan Kalimantan, banyak dari kebakaran itu sengaja dinyalakan untuk membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit atau kertas. Pada akhir Agustus, api membakar banyak daerah di 13 provinsi ; provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat mengalami tingkat polusi udara terburuk. Indeks Kualitas Udara di 13 provinsi tersebut mencapai level maksimum 500, mempengaruhi jutaan orang dengan masalah pernapasan (level di atas 300 sangat berbahaya sehingga semua orang dapat mengalami efek). Polisi telah menuntut lima perusahaan dan 218 orang yang terlibat dalam kebakaran.
Konsorsium Pembaruan Agraria, sebuah organisasi non-pemerintah Indonesia, mendokumentasikan lebih dari 650 konflik terkait tanah yang memengaruhi lebih dari 650.000 rumah tangga pada 2017, dan sekitar 410 konflik yang memengaruhi 87.568 rumah tangga pada 2018.
Hak Masyarakat Adat
Tambalan hukum yang lemah, pengawasan pemerintah yang buruk, dan kegagalan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan bubur kertas untuk memenuhi tanggung jawab HAM mereka juga telah mempengaruhi hak-hak masyarakat adat atas hutan, mata pencaharian, makanan, air, dan budaya mereka, termasuk dalam dua kasus didokumentasikan secara rinci oleh Human Rights Watch pada tahun 2019.
Pada tahun 2004, Kalimantan Barat, penduduk desa Iban diusir dari tanah mereka oleh sebuah perusahaan kelapa sawit, PT Ledo Lestari, ketika buldoser dan peralatan lainnya meluncur masuk untuk meratakan tanah mereka. Satu dekade kemudian, PT Ledo Lestari menandatangani perjanjian dengan beberapa keluarga untuk merelokasi rumah mereka beberapa kilometer ke perkebunan tetapi tidak memberikan kompensasi apa pun atas hilangnya hutan asli mereka dan mata pencaharian yang berasal dari situ. Komunitas mereka sekarang terletak di dalam perkebunan kelapa sawit perusahaan, sehingga mereka tidak memiliki tanah untuk menanam makanan dan mempertahankan mata pencaharian mereka. Hutan sebagian besar telah hancur, termasuk tanaman yang mereka gunakan untuk makanan dan bahan yang digunakan untuk membuat tikar dan keranjang yang mereka jual untuk menambah pendapatan rumah tangga.
Di Jambi, Sumatra, perusahaan PT Sari Aditya Loka 1 tidak cukup berkonsultasi dengan kelompok adat, Orang Rimba, yang dipaksa meninggalkan tanah mereka, dan tidak mengurangi bahaya setelah reformasi hukum sebelumnya telah memperkenalkan kewajiban yang jelas untuk melakukannya. Perusahaan sampai saat ini tidak mengorganisir konsultasi yang berarti atau mencapai kesepakatan untuk memberikan solusi kepada Orang Rimba yang dipindahkan dari hutan mereka. Banyak Orang Rimba sekarang kehilangan tempat tinggal, tinggal di tenda plastik tanpa dukungan mata pencaharian, dan dalam kemiskinan.
Aktor Internasional Utama
Pada bulan Januari, Indonesia memulai masa jabatan dua tahunnya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memilih pemeliharaan perdamaian sebagai tema kepresidenannya di bulan Mei tetapi sebagian besar abstain pada isu-isu sensitif , termasuk krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Venezuela.
Di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, dan di Komite Ketiga Majelis Umum PBB di New York, Indonesia berada di antara negara-negara mayoritas Muslim yang tidak menandatangani pernyataan yang mendukung kebijakan Cina di Xinjiang yang mengabaikan penindasan luas Muslim di kawasan itu. Masalah Xinjiang telah menjadi ujian utama apakah anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk Indonesia, akan menekan China yang semakin kuat untuk mengakhiri penyalahgunaan sistemik terhadap Muslim.57 negara OKI sebagian besar tetap diam.
Pada saat penulisan, pemerintah Indonesia belum menetapkan tanggal untuk kunjungan ke Papua dan Papua Barat oleh komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, meskipun Presiden Jokowi pada 2018 diundang ke komisaris. Pada bulan Agustus, Forum Kepulauan Pasifik , sebuah kelompok regional, “sangat mendorong” Indonesia untuk menyelesaikan persyaratan kunjungan. Pada bulan September, komisaris tinggi, Michelle Bachelet, mencatat bahwa ia “terganggu dengan meningkatnya kekerasan dalam dua minggu terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia, dan terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan.”
Pada bulan Agustus, Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas. Perdana Menteri Scott Morrison menyaksikan penandatanganan bersama dengan Presiden Jokowi di Jakarta. Kedua negara berada di antara 20 ekonomi teratas dunia tetapi tidak di antara 10 mitra dagang teratas masing-masing.
Pada tanggal 23 Juni , para pemimpin Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Jokowi, bertemu di Bangkok, tetapi tidak meminta Myanmar untuk memberikan jalan menuju kewarganegaraan bagi Muslim Rohingya, termasuk sekitar 730.000 yang melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine untuk melarikan diri dari pembersihan etnis yang dilakukan oleh militer Myanmar pada tahun 2017 dan yang sekarang tinggal di Bangladesh atau mencari perlindungan di negara-negara ASEAN lainnya.
Dialog hak asasi manusia Uni Eropa-Indonesia berlangsung pada bulan November di Brussels; Uni Eropa menyampaikan kekhawatiran tentang beberapa ketentuan dalam rancangan undang-undang pidana, termasuk hukuman mati. (R.A.W)
HRW World Report 2020 dapat diunduh pada tautan berikut:
[gview file=”http://suarakita.org/wp-content/uploads/2020/01/hrw-world-report-2020.pdf”]
Sumber:
