SuaraKita.org – Pada parade LGBT di ibukota India, New Delhi bulan lalu, orang-orang berdansa mengikuti irama genderang. “Cinta adalah cinta,” teriak mereka, melambaikan bendera pelangi raksasa.
Tetapi lebih dari 1.000 orang yang keluar di jalanan tidak hanya merayakan keberagaman seksual India. Mereka ada di sana untuk memprotes usulan undang-undang hak transgender, yang mereka sebut regresif. Banyak peserta membawa plakat dengan warna pink muda dan biru muda mendesak anggota parlemen untuk mempertimbangkan kembali RUU tersebut.
Dua hari kemudian, pada 26 November, RUU itu disahkan. Tetapi ketika RUU itu sekarang pindah ke meja presiden India untuk ditandatangani, RUU itu memicu kemarahan baru dari komunitas yang dimaksudkan untuk dijaga.
Undang-undang baru tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak transgender – tetapi banyak aktivis trans mengatakan bahwa hal itu justru sebaliknya. Mereka mengatakan itu adalah pukulan besar bagi komunitas transgender yang sudah rentan di India dan membatalkan banyak kemajuan yang dicapai selama beberapa tahun terakhir. RUU ini muncul lebih dari setahun setelah keputusan penting Mahkamah Agung India untuk mendekriminalkan homoseksualitas .
Pada konferensi pers di Delhi sehari setelah RUU itu disahkan, aktivis transgender Grace Banu menggambarkannya sebagai “pembunuhan keadilan gender.”
RUU Perlindungan Hak Orang Transgender melarang diskriminasi terhadap orang transgender berkenaan dengan hal-hal seperti pendidikan, pekerjaan dan kemampuan untuk menyewa atau membeli properti. Ini juga memberi orang transgender “hak untuk identitas yang dipersepsikan sendiri” – tetapi mengharuskan mereka untuk mendaftar dengan pemerintah jika mereka ingin secara resmi diakui sebagai “transgender.” Jika seorang transgender mengidentifikasi sebagai trans lelaki atau trans perempuan dan ingin diakui secara hukum seperti itu, mereka harus menyerahkan bukti operasi konfirmasi gender kepada pemerintah.
Aktivis trans Gee Imaan Semmalar mengatakan persyaratan pendaftaran identitas mencela putusan penting 2014 oleh Mahkamah Agung India yang mengakui hak untuk memilih gender.
“RUU itu bertentangan dengan hak martabat dan otonomi tubuh orang-orang trans,” tulis Gee Imaan Semmalar dalam email kepada kantor berita NPR. Dia anggota Kelompok Kerja Sampoorna, sebuah organisasi advokasi untuk hak transgender dan interseks.
“Pada dasarnya Anda memberi banyak beban pada orang trans dan menambahkan banyak lapisan birokrasi,” kata Ajita Banerjie, seorang peneliti hak gender dan seksualitas yang berbasis di Delhi.
Ajita Banerjie menambahkan bahwa RUU itu gagal menyebutkan hak-hak sipil seperti pernikahan, adopsi, tunjangan jaminan sosial dan juga tidak memberikan kuota bagi orang-orang transgender dalam pendidikan publik dan pekerjaan – sesuatu yang keputusan Mahkamah Agung 2014 telah arahkan pemerintah untuk lakukan.
Individu transgender di India sering menghadapi stigma dan pengucilan sistematis dalam pendidikan dan pekerjaan. Akibatnya, beberapa merasa mereka tidak memiliki alternatif selain beralih ke pekerjaan seks; Prevalensi HIV di antara komunitas transgender India 26 kali lebih tinggi dari angka nasional. Tetapi Gee Imaan Semmalar mengatakan sulit untuk mengakses perawatan kesehatan tanpa menghadapi diskriminasi.
Individu Trans juga menghadapi kekerasan publik yang tidak proporsional dan kebrutalan polisi, tambahnya.
RUU itu membuat orang yang melakukan pelanggaran terhadap transgender dijatuhi hukuman dengan hukuman penjara mulai dari enam bulan sampai dua tahun. Tetapi di bawah hukum India, ketika cisgender (yaitu, seseorang yang identitas gendernya cocok dengan jenis kelamin mereka saat lahir) perempuan atau anak dilecehkan secara seksual, hukumannya bisa separah hukuman seumur hidup atau, dalam beberapa kasus, bahkan hukuman mati. Gee Imaan Semmalar mengatakan hukuman yang lebih rendah untuk kejahatan terhadap orang transgender menegaskan kembali dan memperkuat gagasan bahwa kehidupan trans dapat diabaikan dan nilainya lebih rendah.
Bahkan di antara anggota parlemen, RUU itu kontroversial.
“Sertifikasi itu sendiri adalah diskriminasi. Ini penghinaan terhadap manusia,” kata Jaya Bachchan, anggota majelis tinggi parlemen India, dalam satu sesi pekan lalu.
Jaya Bachchan adalah di antara lusinan anggota parlemen yang ingin mengirim rancangan undang-undang itu ke komite terpilih untuk ditinjau lebih lanjut. Anggota parlemen lainnya berpendapat bahwa mengirim RUU untuk ditinjau lebih lanjut akan menunda perlindungan hak transgender.
“Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak,” kata anggota parlemen Anil Agrawal, yang mendukung disahkannya RUU tersebut, di parlemen pekan lalu. “Komunitas transgender tidak akan pernah memaafkan kami jika kami menunda memberi mereka hak-hak mereka.”
Anggota parlemen lain yang menentang pengiriman RUU untuk ditinjau bersikeras bahwa poin penting apa pun yang terlewatkan dapat dengan mudah ditambahkan sebagai amandemen nanti.
Dalam upaya terakhir untuk menghentikan RUU itu, para aktivis mendesak presiden India untuk tidak menandatanganinya menjadi undang-undang. Jika itu gagal, mereka bersiap untuk menantang hukum tersebut di pengadilan India.
Pada tahun 2014, dalam kemenangan besar-besaran bagi setengah juta individu trans di India, Mahkamah Agung negara itu mengakui transgender sebagai identitas ketiga yang terpisah dan memutuskan bahwa orang India memiliki hak untuk memilih jenis kelamin mereka.
Tetapi RUU ini mengatur seluruh gerakan mundur satu dekade, kata Ajita Banerjie. (R.A.W)
Sumber:
