SuaraKita.org – Jajak pendapat oleh Galaxy / YouGov, yang ditugaskan oleh PFLAG Australia, mengungkapkan 63% orang Australia tidak percaya organisasi keagamaan harus memiliki hak untuk mendiskriminasi orang LGBT, ibu yang belum menikah, perceraian, dan menikah tidak resmi.
Angka tersebut naik menjadi 68% orang, termasuk 48% orang yang sangat religius, ketika ditanya apakah organisasi keagamaan harus dapat mendiskriminasi orang dengan pandangan atau nilai yang berbeda.
Jumlah yang serupa (62%) menyetujui organisasi keagamaan dan individu harus dilindungi dari diskriminasi karena keyakinan mereka.
Polling mengambil sampel 1015 orang di seluruh Australia. Polling ini muncul ketika pemerintah bersiap untuk mengungkap undang-undang “kebebasan beragama” yang telah lama ditunggu-tunggu.
Juru bicara PFLAG, Shelley Argent, meminta Perdana Menteri Scott Morrison untuk mendengarkan “orang Australia yang pendiam, mereka yang tidak menginginkan diskriminasi atas nama agama.”
“Orang tua putra dan putri LGBT prihatin dengan sekelompok kecil pemimpin agama yang vokal bertekad untuk menjaga anak-anak kami warga negara kelas dua,” katanya.
“Anak-anak kita memiliki keluarga yang mencintai mereka. Mereka berkontribusi pada masyarakat dan membayar pajak mereka – yang lebih banyak daripada yang ada di gereja.
“Dorongan untuk kebebasan beragama ini hanyalah reaksi terhadap kesetaraan pernikahan. Orang-orang Kristen di Australia tidak dianiaya dan tidak mungkin dianiaya. Orang Kristen tidak perlu takut apa pun kecuali kepada ketakutan itu sendiri. ”
Shelley Argent juga menyerukan Bill of Rights untuk melindungi “hak dan kebebasan” semua orang secara universal.
Pemerintah ingin meloloskan RUU diskriminasi berdasarkan kebebasan agama pada akhir tahun ini
Jaksa Agung Christian Porter mempresentasikan rancangan rencana undang-undang tersebut kepada Perdana Menteri Scott Morrison dan kabinet.
Dia mengatakan dia berharap untuk merilis rancangan RUU dalam beberapa minggu. Pada presentasi dijelaskan hukum sebagai “perisai” untuk melindungi, bukan “pedang” untuk menyerang orang lain.
Christian Porter mengatakan draf RUU itu akan mencerminkan “tindakan anti-diskriminasi lainnya seperti yang sudah mencakup ras, jenis kelamin dan diskriminasi usia.”
Namun para pembela hak LGBT mengatakan bahwa mereka telah dihalang-halangi dari proses konsultasi sejauh ini.
Pekan lalu, dua ratus orang menghadiri demonstrasi di Brisbane menentang diskriminasi LGBT atas nama “kebebasan beragama”.
Shelley Argent dari PFLAG mengatakan pada rapat umum tersebut bahwa tinjauan kebebasan beragama menemukan “sedikit kekhawatiran” bagi warga Australia yang beragama.
Dia memperingatkan undang-undang negara bagian dan federal yang ada saat ini yang melindungi orang LGBT tidak boleh dilemahkan dengan undang-undang baru.
Dia mengatakan dorongan “kebebasan beragama” adalah “rencana B” untuk kaum konservatif sayap kanan setelah pemungutan suara kesetaraan pernikahan yang berhasil pada tahun 2017.
“Tahun lalu seorang Senator pemerintah yang memimpin penyelidikan Senat mengatakan kepada saya, ‘Sekarang siapa yang akan melindungi orang-orang Kristen dari kaum gay?’ Saya terkejut, ”katanya.
Mencabut pengecualian atas dasar agama memengaruhi siswa dan staf sekolah LGBT
Orang lain di rapat umum itu juga menyerukan pencabutan pengecualian atas dasar agama yang mempengaruhi sekolah-sekolah agama. Undang-undang yang menyebabkan kemarahan tahun lalu muncul bahwa mereka dapat digunakan untuk mendiskriminasi murid dan staf LGBT.
Jaksa Agung Christian Porter mengatakan hukum yang berkaitan dengan sekolah berbasis agama akan dipertimbangkan secara terpisah.
“Terpisah dari proses ini, kami juga telah meminta Komisi Reformasi Hukum Australia untuk meminta pengecualian atas dasar agama terhadap undang-undang diskriminasi di seluruh Australia,” katanya, Selasa.
“Penyelidikan Komisi Reformasi Hukum Australia dirancang untuk memastikan bahwa pengecualian legislatif untuk diskriminasi berdasarkan identitas seseorang dibatasi atau dihapus, sementara juga melindungi hak lembaga keagamaan untuk melakukan urusan mereka dengan cara yang konsisten dengan etos agama mereka.”
Komisi Reformasi Hukum Australia tidak akan memberikan laporan mereka kepada Jaksa Agung sampai April tahun depan. (R.A.W)
Sumber:
