SuaraKita.org – Sekitar 20 murid akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut, yang didirikan oleh Departemen Literasi yang dikelola pemerintah di distrik Lodhran, di provinsi Punjab, Pakistan .
Ketua juru bicara kementrian Punjab di Pakistan Shahbaz Gil, berbagi video yang diambil di ruang kelas sekolah di Twitter.
Dia menulis: “Sekolah transgender didirikan di kota Lodhran di bawah Departemen Literasi. Di bawah kepemimpinan Usman Buzdar, Punjab akan tumbuh dan makmur insya Allah. ”
Tahun lalu, Departemen Pendidikan Sekolah di kawasan itu mengarahkan otoritas pendidikan untuk memastikan anak-anak transgender diperlakukan setara di sekolah-sekolah negeri dan swasta di seluruh wilayah.
Transgender school established in lodhran city under Literacy department. Under Usman buzdar’s leadership Punjab will grow and prosper inshallah. pic.twitter.com/zgadhWW5B6
— Dr. Shahbaz GiLL (@ShabazGil) February 20, 2019
Pegawai pemerintah transgender pertama
Tahun lalu, pemerintah Pakistan mempekerjakan pegawai transgender pertamanya.
The Benazir Income Support Programme, sebuah program pengentasan kemiskinan federal, mengumumkan perekrutan bersejarah dalam sebuah surat yang menyatakan pegawai baru itu akan bergabung dengan kantor pusat Islamabad sebagai juru masak kafetaria.
“Masih sulit dipercaya saya mendapatkan pekerjaan pemerintah yang terhormat berdasarkan prestasi dan sekarang saya akan dapat menghasilkan uang dengan penuh hormat dan bermartabat,” kata pegawai baru yang dikenal sebagai Nomi, ketika diwawancarai oleh wartawan..
Nomi menggambarkan memasak sebagai salah satu gairah hidupnya. Dia tidak memiliki kualifikasi formal, tetapi dia belajar cara memasak dari ibunya. Dia merasa divalidasi oleh tawaran pekerjaan karena dia sering diberitahu bahwa dia tidak akan mampu mencari nafkah melalui pekerjaan yang sah.
“Penunjukan saya adalah jawaban bagi orang-orang itu, terutama tetangga dan kerabat saya, yang percaya bahwa orang seperti saya hanya dapat memperoleh penghasilan melalui cara ilegal,” katanya.
“Saya harap sekarang orang akan merasa bangga dengan saya daripada merendahkan saya,” tambahnya.
Hak hukum untuk trans
Mei lalu, parlemen Pakistan mengesahkan undang-undang yang menjamin hak-hak dasar bagi orang-orang transgender, dalam sebuah langkah yang dielu-elukan oleh para advokat di negara tersebut.
The Transgender Persons (Protection of Rights) Act memungkinkan orang untuk mengidentifikasi diri sebagai lelaki, perempuan atau non-biner dan memiliki identitas yang tercatat pada dokumen resmi, termasuk paspor dan KTP.
Aktivis hak asasi manusia memuji RUU ini karena membantu membuka jalan bagi penerimaan dan inklusivitas yang lebih besar pada saat anggota komunitas trans terus menghadapi kekerasan dan diskriminasi yang tidak proporsional. (R.A.W)
Sumber:
