SuaraKita.org – Negara-negara Asia yang mengadakan pemilihan tahun ini harus siap melindungi hak-hak komunitas LGBT menjelang kemungkinan meningkatnya retorika anti-LGBT oleh para politisi, kata kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Sejumlah negara di kawasan ini akan mengikuti pemilihan pada 2019, termasuk India, Indonesia, Thailand, dan Filipina, dan para pembela HAM khawatir jika para anggota parlemen dapat mencoba dan memohon kepada pemilih konservatif dengan menargetkan orang-orang LGBT.
“Orang LGBT selalu menjadi kambing hitam dan sasaran empuk para politisi selama pemilihan,” kata Suki Chung, seorang juru kampanye hak-hak LGBT di Amnesty International di Hong Kong.
“Tidak mengherankan bahwa beberapa politisi dari waktu ke waktu membuat pernyataan atau pidato homofobia untuk mengesankan pemilih yang konservatif di negara mereka,” katanya.
Sikap sosial konservatif berlaku di seluruh Asia, dan bias yang mengakar telah menghambat kemajuan pada hak-hak LGBT.
Myanmar, Malaysia, Singapura dan Brunei melarang hubungan seksual sesama lelaki, dan di Indonesia telah terlihat peningkatan serangan yang menargetkan orang-orang LGBTdalam beberapa tahun terakhir.
Presiden Indonesia Joko Widodo telah memilih ulama Islam Ma’ruf Amin sebagai calon wakilnya untuk pemilihan presiden tahun ini – sebuah langkah yang dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia yang mengutip fatwa yang dikeluarkan oleh Amin yang mengutuk individu LGBT.
Di negara tetangga Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan pernikahan sesama jenis atau hak-hak gay dan trans tidak dapat diterima.
Baru-baru ini, seorang anggota parlemen untuk Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang dikritik pekan lalu setelah ia memperingatkan bahwa “sebuah negara akan runtuh” jika semua orang menjadi gay atau trans.
“Politisi harus menyadari bahwa mereka bermain-main dengan kehidupan orang-orang LGBT ketika mereka berbicara menentang kami,” kata Ging Cristobal, koordinator proyek di OutRight Action International.
“Warga negara di negara-negara yang tidak menghormati atau mentolerir orang LGBT dapat melihat pernyataan dari para politisi sebagai lisensi untuk melukai, menyalahgunakan dan mendiskriminasi,” kata Ging Cristobal.
Tidak ada negara di Asia yang mengizinkan pasangan berjenis kelamin sama untuk menikah atau memasuki ikatan sipil dalam bentuk apa pun dan penentang pernikahan sesama jenis mengatakan bahwa ikatan semacam itu dapat menghancurkan institusi masyarakat dan keluarga.
Meskipun demikian, lebih banyak politisi di seluruh Asia mulai mendukung hak asasi orang-orang LGBT ketika sikap dan undang-undang perlahan berubah, kata Suki Chung.
Dia mengutip India yang mendeksiminalisasi homoseksualitas pada tahun lalu, dan rancangan undang-undang di Thailand yang dapat segera memungkinkan kemitraan sipil dan menjadikannya negara Asia pertama yang secara hukum mengakui pasangan sesama jenis.
Hong Kong juga baru-baru ini setuju untuk mengakui kemitraan sesama jenis di luar negeri ketika memberikan visa dependen, dan Taiwan masih bisa mengesahkan pernikahan sesama jenis meskipun pemilih menolak gagasan itu dalam referendum, kata Suki Chung.
“Meskipun akan ada beberapa politisi mengatakan sesuatu yang homofobik, kita biasanya melihat bahwa pernyataan itu tidak diterima dengan baik,” katanya.
“Secara keseluruhan, kami melihat bahwa semakin banyak politisi memperjelas bahwa diskriminasi tidak memiliki tempat di Asia.” (R.A.W)
Sumber:
