SuaraKita.org – Sebuah LSM hak asasi manusia telah meminta pemerintah Taiwan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, meskipun ditolak dalam referendum baru-baru ini.
Dalam sebuah surat terbuka kepada pihak berwenang Taiwan, Human Rights Watch berpendapat bahwa tanggung jawab pemerintah untuk menetapkan perintah pengadilan untuk mengakui pernikahan sesama jenis, serta komitmennya terhadap hak asasi manusia, mengalahkan hasil referendum.
Surat itu berbunyi: “Kami mendesak pemerintah Taiwan untuk tidak mengimplementasikan hasil referendum karena ini akan melanggar hukum hak asasi manusia, meningkatkan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, dan merusak pendidikan komprehensif dan inklusif tentang gender dan seksualitas.”
‘Kami ingin mengingat bahwa meskipun hasil referendum, pemerintah Taiwan masih berada di bawah perintah pengadilan untuk memberlakukan undang-undang untuk mengakui ikatan sipil pasangan sesama jenis selambat-lambatnya 24 Mei 2019, yang merupakan batas waktu yang ditentukan oleh interpretasi Mahkamah Konstitusi pada 24 Mei 2017
‘Sekarang periode untuk undang-undang ini memiliki kurang dari enam bulan tersisa. Kami mendesak Pemerintah Anda untuk segera menyusun proposal legislasi terkait. ‘
Pada 2017, pengadilan tinggi Taiwan memutuskan bahwa tidak konstitusional untuk membatasi pernikahan hanya antara lelaki dan perempuan, dan meminta pemerintah untuk mengubah konstitusi.
Setelah tekanan dari kelompok konservatif, pemerintah mengajukan pertanyaan untuk melegalkan ikatan sipil pasangan sesama jenis dalam referendum.
Para pemilih Taiwan sangat menolak gagasan tentang kesetaraan pernikahan, memilih menentangnya dengan suara hampir 70%.
Taiwan secara luas dianggap sebagai negara yang paling ramah LGBT di Asia, dan hasil referendum dipandang sebagai pukulan besar bagi gerakan hak-hak LGBT di seluruh benua.
Menjelang pemungutan suara, kampanye dari kedua pendukung pro dan anti kesetaraan pernikahan menjadi semakin pahit dan memecah belah.
Juru kampanye kesetaraan pernikahan mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap aktivis anti-kesetaraan pernikahan, menuduh mereka melecehkan pemilih dan menyebarkan propaganda di bilik suara. (R.A.W)
Sumber:
