SuaraKita.org – Polisi Thailand berusaha memperbaiki cara mereka memperlakukan warganegara transgender.
Minggu kemarin Departemen Kehakiman Thailand telah meluncurkan buku pegangan dan pelatihan tentang orientasi seksual dan identitas gender.
Sementara Thailand adalah tujuan populer bagi wisatawan LGBT , transgender Thailand masih sering mengalami diskriminasi.
Mereka memiliki masalah dalam mengakses pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan.
Penelitian menunjukkan bahwa polisi sering menganiaya, melecehkan, atau memperlakukan individu trans dengan tidak semestinya.
Pihak berwenang sering salah dalam memperlakukan transgender bahkan mengolok-olok mereka.
Perempuan transgender rentan terhadap kekerasan seksual dan fisik ketika ditahan dengan tahanan lelaki.
‘Banyak saudara dan saudari kita menghadapi stigma dan diskriminasi’, kata Thitiyanun Nakphor, Direktur Sister Foundation, yang menghadiri pelatihan itu.
“Hal itu telah menimbulkan ketidakpercayaan bahwa komunitas transgender terhadap polisi,” Thitiyanun Nakphor menyatakan.
‘Kesulitan yang dialami Transgender dengan polisi bisa berasal dari kurangnya pemahaman polisi mengenai identitas gender yang berbeda,’ kata Kerdchoke Kasemwongjit, dari kementerian.
Pelatihan minggu ini bertujuan untuk membuat kantor kepolisian Kerajaan Thailand peka terhadap keberagaman gender dan orientasi seksual.
UU Kesetaraan Gender Thailand melindungi hak trans. Namun, saat ini tidak mungkin untuk mengubah kartu identitas resmi, perubahan untuk mencerminkan gender mereka.
Program Pembangunan PBB (UNDP) di Thailand membantu untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut.
The Pink in Blue Police Network, satuan tugas polisi LGBT dari Belanda, juga hadir. Mereka berbagi pengalaman mereka dengan kebijakan kepolisian yang peka.
“Kami berharap bahwa pelatihan ini akan membantu penegakan hukum menghindari bias dan asumsi pribadi, dan untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi mereka dengan individu transgender,” kata Thitiyanun Nakphor.
“Pelatihan ini tentunya merupakan langkah untuk meningkatkan kesadaran personil penegak hukum dan apresiasi terhadap keberagaman gender,” kata Kerdchoke Kasemwongjit.
‘Tetapi tingkat diskriminasi dan pelecehan yang dilaporkan masih sangat tinggi menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di bidang ini’. (R.A.W)
Sumber:
