SuaraKita.org – Presiden Taiwan Tsai Ing-wen tetap tidak berkomentar terkait apakah pemerintahnya akan secara aktif mendorong untuk mempercepat pelaksanaan putusan pengadilan tahun lalu yang membuka jalan bagi pasangan sesama jenis untuk menikah.
Pengadilan tinggi Taiwan pada Mei 2017 melegalkan pernikahan gay – wilayah pertama di Asia yang melakukannya – dan memutuskan keputusannya harus dilaksanakan dalam waktu dua tahun.
Jika pemerintah gagal untuk menyetujui undang-undang setelah batas waktu, pengadilan memerintahkan agar kesetaraan pernikahan otomatis menjadi legal.
Para pegiat berharap Tsai Ing-wen akan membantu menekan agar dikeluarkannya keputusan di parlemen menjelang batas waktu dua tahun, walaupun pasangan yang ingin menikah masih harus menunggu lebih dari setahun setelah putusan pengadilan.
Ketika ditanya apakah dia akan mendorong masalah itu, Tsai Ing-wen mengatakan pemerintah akan “menjembatani perbedaan yang dimiliki masyarakat dalam masalah ini untuk mengajukan RUU yang komprehensif”.
Dia melemparkan masalah ini sebagai generasi yang berbeda di Taiwan.
“Kesetaraan pernikahan juga merupakan cerminan dari kesenjangan generasi. Di Taiwan, mereka yang berusia di atas 40 cenderung memiliki pandangan berbeda terhadap mereka yang berusia di bawah 40 tahun,” katanya
Kelompok-kelompok konservatif telah melakukan protes massal terhadap pengesahan ikatan hubungan sesama jenis dan menuduh pengadilan mengabaikan pemerintah tentang masalah ini.
Tsai Ing-wen menggambarkan keputusan pengadilan sebagai “sebuah tahap” dari reformasi dan mengatakan pemerintah harus mematuhi keputusannya.
Taiwan dipandang sebagai salah satu masyarakat paling progresif di Asia ketika menyangkut hak-hak gay, dan mereka mementaskan parade gay terbesar di Asia setiap tahun.
Tsai Ing-wen secara terbuka mendukung legalisasi kesetaraan pernikahan, tetapi sejak keputusan tahun lalu yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, pemerintahan mayoritasnya telah dituduh memberi hambatan padanya untuk mengimplementasikan perubahan.
Putusan itu mengatakan undang-undang yang ada selama ini di Taiwan mencegah ikatan hubungan sesama jenis, melanggar jaminan konstitusi tentang kebebasan untuk menikah dan kesetaraan, sebuah langkah yang disambut oleh para aktivis di seluruh dunia. (R.A.W)
Sumber:
