Suarakita.org- “Diskusi umum ini diadakan sebagai bagian dari rencana strategis organisasi Suara Kita. Dengan diskusi ini saya mengharapkan kita bisa terus menuntut komitmen pemerintahan baru untuk gerakan LGBT”.
Begitulah ungkapan Hartoyo, Ketua Suara Kita dalam membuka seminar umum mengenai nasib hak asasi LGBT. Seminar umum yang diadakan pada tanggal 19 Januari 2015 ini diselenggarakan di kantor Komnas HAM di Jl. Latuharhary, Jakarta Pusat.
Suara Kita mengundang tiga orang narasumber yang pada kesehariannya bergulat langsung dengan permasalahan hak asasi manusia. Mereka antara lain adalah Tunggal Pawestri dari Hivos, Alex Junaidi dari The Jakarta Post, Muhammad Nurkhoiron sebagai anggota komisioner Komnas HAM dan Jaleswari Pramodhani sebagai staff khusus sekretaris kabinet pemerintahan Jokowi.
Jane Maryam sebagai moderator memulai diskusi dengan memperkenalkan sekaligus mempersilahkan narasumber memaparkan materinya.
Tunggal Pawestri sebagai Project Officer Hivos untuk kelompok LGBT memaparkan pengalamannya saat menghadiri konferensi untuk LGBT di Meksiko. Ia juga menjelaskan mengenai bagaimana kondisi gerakan-gerakan LGBT mulai dari ranah lokal, nasional hingga internasional.
“Saya mengamati keberadaan kelompok-kelompok LGBT di Indonesia, meskipun kecil, kelompok-kelompok ini nyata dan berkembang” ungkap Tunggal memberikan motivasi dan semangat kepada peserta diskusi.
Menurut Tunggal, kriminalisasi dan diskriminasi pada LGBT memang meningkat tetapi organisasi LGBT tetap bertumbuh. Dia juga menuntut Pemerintah untuk bersikap lebih tegas dalam menanggapi permasalahan HAM untuk LGBT.
Alex Junaidi dari The Jakarta Post menyatakan bahwa media-media mainstream masih belum memiliki perspektif yang baik bagi kelompok minoritas.
“Berita-berita yang berkaitan dengan LGBT masih ditulis dengan menggunakan diksi-diksi yang diskriminatif. Misalnya, Pembunuh Sadis itu Ternyata Seorang Gay, emang yang bisa membunuh sadis itu hanya gay atau homoseksual saja?” tutur Pimpinan lembaga independen Sejuk (Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman) ini.
Sementara itu, Nurkhoiron sebagai anggota komisioner menyatakan bahwa isu LGBT adalah perwujudan isu yang lebih fokus atau lebih detail dan kompleks dari permasalahan hak asasi manusia.
Selanjutnya Jaleswari Pramodhani, staf khusus sekretaris kabinet pemerintahan Jokowi menekankan perlunya “kerja politik” untuk mengakses hak-hak LGBT sebagai warga negara.
Diskusi Tanya jawab berlangsung hingga pukul 15.30 WIB.
Tunggal Pawestri mengakhir diskusi dengan sebuah pernyataan “Berikan dukungan yang maksimal untuk kelompok LGBT. Pengakuan negara terhadap kelompok LGBT masih berkaitan dengan keamanan atau ketakutan pihak tertentu yang takut akan serangan kelompok-kelompok tertentu. Semoga Nawa Cita tidak jadi Duka Cita”. (Fira)
