Search
Close this search box.
Anis Hidayah mengatakan harusnya pemerintah sudah bisa mengantisipasi antrean panjang TKI di KJRI Jedah. Foto : BBC
Anis Hidayah mengatakan harusnya pemerintah sudah bisa mengantisipasi antrean panjang TKI di KJRI Jedah. Foto : BBC

Ourvoice.or.id- Koordinator Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan seharusnya kekacauan antrean ribuan tenaga kerja di depan kantor KJRI Jedah, Arab Saudi bisa diantisipasi oleh perwakilan Indonesia di negara itu.

Anis mengatakan insiden di luar kantor KJRI Jedah juga merupakan akumulasi dari buruknya pelayanan yang diberikan oleh petugas terhadap para tenaga kerja.

“Ini akumulasi dari buruknya pelayanan selama ini, persepsi orang KBRI itu mereka melayani hanya melayani administrasi surat di dalam gedung, sementara orang yang antri di luar gedung tidak mereka layani dengan baik,” kata Anis kepada BBC Indonesia.

“Tidak ada tenda selembarpun padahal di Arab panasnya seperti apa, orang yang antri dan berdesakkan juga kehausan.”
Seorang relawan yang berada di lokasi saat kejadian, Sharief Rahmat mengatakan kericuhan dalam antrean juga muncul karena adanya perlakuan keras dari pihak keamanan setempat.

“Sudah ada yang antri sejak pagi dan berdesak-desakkan dan kemudian ada perlakuan tidak baik dari tentara setempat dan kemudian terpancing emosinya para WNI,” kata Sharifef Rahmat.

“Sempat ada serangan terhadap tentara agar mereka menyingkir lalu kemudian mereka melakukan pelemparan ke arah kantor KJRI.”

Tambahan tenaga pelayanan
Anis juga mengatakan seharusnya dalam kondisi seperti sekaran pemerintah di Jakarta juga mengirimkan lebih banyak lagi sumber daya manusia untuk membantu layanan bagi TI yang mengurus surat perjalanan di sana.

“Mestinya dari awal ada strategi bagaimana memberikan pelayanan dengan memperhatikan SDM-nya, dari awal BNP2TKI, Kemenakertrans, Kemenlu dari Jakarta mengirimkan ekstra SDM ke sana dan bukan reaktif atas kebutuhan yang terjadi di lapangan,” kata Anis

Kementrian Luar Negeri setelah insiden ini telah mengirimkan tenaga bantuan ke Arab Saudi.

“Kita akan menambah kapasitas KJRI agar bisa mengolah surat yang masuk,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene.
Akhir pekan lalu ada sekitar 12 ribu tenaga kerja Indonesia datang ke KJRI Jedah untuk mengurus surat perjalanan sebagai bagian dari upaya pemutihan status keberadaan dan aktivitas mereka di Arab Saudi.

TKI yang tidak memiliki surat dokumen lengkap punya waktu hingga 3 Juli 2013 untuk melakukan proses pemutihan statusnya.
Sebelumnya pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya mengumumkan amnesti untuk ratusan ribu pekerja yang menyalahi izin tinggal seperti yang ditetapkan dalam visa.

Sejak awal April jumlah mereka yang meninggalkan negara itu dilaporkan mencapai 124.000 orang.
Para pengamat mengatakan jumlah tenaga asing gelap, antara lain dari Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Yaman, mencapai dua juta orang.

Sumber : BBC