Ourvoice.or.id. Presiden Burma, Thein Sein, mengeluarkan dekrit untuk mencabut larangan berkumpul umum lebih dari lima orang yang telah diberlakukan selama 25 tahun terakhir.
Dalam dekrit, Presiden Thein Sein mengatakan larangan berkumpul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar baru yang menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara
Konstitusi negara Klik Burma menyebutkan peraturan di bawahnya boleh berlaku apabila tidak bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan berbicara.
Larangan berkumpul lebih dari lima orang diberlakukan pada tahun 1988 ketika militer menumpas gelombang unjuk rasa nasional untuk menuntut demokrasi.
Larangan tersebut selanjutnya diterapkan oleh pemerintah militer untuk menindas perlawanan.
Produk aturan berkurang
Pencabutan larangan ini merupakan salah satu dari serangkaian perombakan yang ditempuh oleh pemerintah sipil sejak berkuasa tahun 2011.
Para wartawan mengatakan pencabutan larangan berkumpul telah lama diminta oleh masyarakat internasional dan menjadi bahan cemoohan dalam berbagai demonstrasi selama tahun-tahun terakhir.
Menurut redaktur BBC Burma, Soe Win Than, dengan pencabutan ini maka sekarang hanya beberapa produk aturan sangat keras yang masih tersisa sejak pemerintah memulai reformasi.
Salah satu langkah penting yang ditempuh pemerintah adalah Klik mengizinkan surat kabar swasta terbit mulai April 2013 untuk pertama kalinya selama hampir 50 tahun.
Pemerintah juga melonggarkan peraturan yang sebelumnya mengharuskan wartawan mengirim berita ke badan sensor negara sebelum diterbitkan.
Sumber : bbc.co.uk
