Ourvoice.or.id. Meski soal HIV/AIDS terus menjadi pembahasan karena jumlah penderita yang terus meningkat, ternyata perhatian pemerintah daerah terhadap masalah ini, sangat memprihatinkan. Bahkan bisa dikatakan tidak peduli.
‘’Contoh sederhana, di Solo yang termasuk pertama kali mendapatkan perintah membuat Komisi Pemberantasan AIDS (KPA) tahun 2006, ternyata perhatian aparat sangat minim. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sangat memprihatinkan,’’ kata Haryoso Supodo, Sekretaris KPA Surakarta.
Saat berbagi pengalaman pengelolaan instansi untuk peduli AIDS dalam rapat koordinasi KPA Karanganyar, dia mengatakan, ketika mengundang pejabat setingkat Kepala Dinas saja, tidak pernah ada yang datang.
‘’Yang datang mewakili hanya staf yang sama sekali tidak berkaitan dan tidak memiliki pengetahuan soal AIDS. Itu saja rapat pertama dan kedua atau seterusnya, selalu berganti-ganti yang datang. Karena itu program yang disusun, tidak ada yang jalan,’’ kata dia.
Mantan Asisten Pemerintahan Pemkot Surakarta itu mengatakan, KPA dibentuk sebagai upaya perhatian pemda di seluruh Indonesia, terutama yang berpotensi menjadi penyebaran dan rentan meningkatnya penderita AIDS.
‘’Solo masuk kategori atas untuk Indonesia. Sehingga tahun 2006 langsung diinstruksikan dibentuk oleh Kemenkes dan Kemendagri. Tahun 2010 baru enam kabupaten lainnya, Karanganyar, Klaten, Sragen, Boyolali, Wonogiri, dan Sukoharjo dibentuk KPA.’’ jelasnya.
Anggotanya tentu seluruh SKPD, karena mereka semua dilibatkan. Terutama Dinkes, Dinas Dikpora, Dinas Pariwisata dan Budaya, Bappeda, dan lainnya. Program rencana kerja yang disusun harus dilaksanakan bersama.
‘’Tetapi bisa dibayangkan kalau rencana kerja saja disusun dengan kehadiran kepala dinas yang asal terwakili, dan anggaran yang sangat terbatas. Tetapi giliran hasil pemeriksaan jumlah HIV/AIDS meningkat, semuanya saling menyalahkan,’’ kata Pak Yos, panggilan akrabnya.
Karena itulah dia berharap agar pemda bisa lebih peduli. Paling tidak sosialisasi bisa dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat. Kepedulian SKPD dan juga aparat pemerintah lainnya sangat dibutuhkan. ‘’Bisa dibayangkan kalau sudah ada PNS terkena, ibu hamil terjangkit, bayi baru lahir dinyatakan positif, nanti semua baru ribut. Tetapi hanya sekadar ribut, kelanjutannya juga tidak ada.’’ ujarnya.
Tahun 2013, akan ada anggaran dari luar negeri melalui General Fund untuk program Indonesia Bebas AIDS 2015. Ini harus mendapatkan dukungan penuh, sehingga KPA yang menjadi leading sektor perlu mendapatkan perhatian dari instansi lain.
Sumber : www.suaramerdeka.com
