Prancis sebelumnya berniat memberikan hak pada warga gay untuk memanfaatkan teknologi bayi tabung pada 2013 mendatang. Hak itu akan diberikan, bersamaan dengan pengesahan hukum baru yang memperbolehkan pernikahan sejenis. Namun hal itu justru memicu kontroversi.
Pemerintah Prancis yang didominasi oleh kubu sosialis berhasil dicegah agar tidak mengesahkan kebijakan itu. Sejumlah pemuka agama dan politisi konservatif bersatu untuk menggagalkan kebijakan Pemerintah Prancis.
Sejauh ini, Pemerintah Prancis tetap yakin, legislasi pernikahan sejenis akan lolos. Hal itupun menjadi alasan yang mendukung legalisasi program reproduksi berbantuan untuk warga gay, yang saat ini masih menjadi isu kontroversi.
“Parlemen akan mempertimbangkan hal ini. Tidak ada yang meragukan reformasi ini, namun seluruh opini politik, filosofi atau religi akan tetap didengar,” ujar Menteri Dalam Negeri Prancis Manuel Valls, seperti dikutip Daily Mail, Selasa (23/10/2012).
LSM pendukung warga gay, lesbian, biseksual dan transjender, mendesak terciptanya kesetaraan dalam masyarakat Prancis. Mereka pun menuduh Presiden Francois Hollande mengkhianati janji kampanyenya terhadap warga gay.
Menurut poling dari Ifop, dukungan terhadap pernikahan sejenis di Prancis menurun dari 65 persen menjadi 61 persen. Sekira 78 ribu warga juga sudah menandatangani petisi anti-pernikahan sejenis. Petisi itu disponsori oleh 41 orang politisi konservatif, intelektual, pemuka agama Kristen Katolik, Protestan, Orthodoks, Evangelis dan Muslim.(AUL)
