Libanon. ourvoice – “Di negara macam apa sebenarnya kita ini tinggal,” komentar seorang perempuan berusia 40 tahun.
Aktivis hak-hak kaum gay di Lebanon menyerukan kepada aparat berwenang setempat untuk menghentikan pemeriksaan anus terhadap laki-laki yang diduga telah melakukan hubungan seksual.
Adalah sebuah insiden baru-baru ini yang memancing munculnya kecaman tidak saja dari dalam negeri tetapi juga dari pelosok dunia tersebut. Tepatnya yaitu sebuah razia dadakan dari pihak kepolisian terhadap sebuah bioskop di salah satu distrik miskin Beirut, yang dilakukan berdasarkan keterangan di salah satu acara TV.
Tempat yang di televisi dilabeli sebagi “gay house” itu, disatroni begitu saja oleh para petugas polisi, yang pada akhirnya menahan tak kurang dari 36 orang laki-laki. Masalahnya kemudian adalah pada proses yang harus dijalani para lelaki saat di kantor polisi, di mana kesemuanya lantas diperiksa anus mereka oleh seorang dokter.
Cukup besarnya operasi razia, serta jumlah dan golongan yang ditangkap, kontan sudah memancing perhatian banyak orang. Lalu ketika diketahui ada proses tak lazim lain yang dilakukan terhadap mereka yang ditangkap, sorotan dan kecaman pun datang dari kalangan lebih luas.
“Ini merupakan sebuah tindak memalukan bagi republik ini,” ungkap pembukaan sebuah buletin malam di televisi swasta setempat, Lebanese Broadcasting Corporation (LBC). Maka, berita yang ditayangkan itu pun dengan cepat segera menyebar.
Di Facebook dan Twitter kemudian, begitu juga di milis-milis, banyak warga Lebanon saling berkirim dan mengomentari potongan klip berita TV tersebut. Pada umumnya mereka berkomentar negatif.
Perhatian lebih luas pun bermunculan, di mana bisa dikatakan untuk pertama kalinya perlakuan tak pantas semacam itu mendapatkan keprihatinan tidak saja dari aktivis pembela hak homoseksual. “Saya bukanlah seseorang yang mendukung hak-hak kaum gay, tapi ini benar-benar memprihatinkan sekali. Di negara macam apa sebenarnya kita ini tinggal,” tulis seorang perempuan berusia 40 tahun.
Menteri Kehakiman Lebanon, Shakib Qortbawi, pun segera merespon gelombang sorotan tersebut, serta langsung mengambil langkah serius. “Dari sudut pandang kemanusiaan, ini memang benar-benar tidak bisa diterima,” ungkapnya kepada BBC.
“Segera setelah saya menonton laporan di TV itu, saya mengirimkan surat kepada Jaksa Agung untuk meminta klarifikasi. Dan belakangan, Jaksa Agung sendiri pun telah mengeluarkan sebuah memorandum,” tutur menteri yang belum lama ini kantornya juga ditimpa kebakaran di mana Dirjen dan beberapa stafnya harus terluka.
Memorandum itu sendiri dilaporkan tak ditulis secara tegas, namun bisa dipahami sudah memuat instruksi penghentian pemeriksaan semacam itu. Sementara itu, segala sesuatunya termasuk langkah penyelidikan internal pun masih terus dilanjutkan.
