SuaraKita.org – Seorang transgender perempuan yang berasal dari Asia Tenggara, dikatakan sebagai orang transgender pertama yang menerima izin khusus untuk tinggal di Jepang, menyatakan harapan bahwa keputusan itu akan membuka jalan untuk meningkatkan hak pasangan LGBT internasional di Jepang.
Pemerintah memberikan visa tinggal jangka panjang satu tahun kepada seorang transgender perempuan berusia 58 tahun, yang dapat diperpanjang lebih lanjut, pada 14 Agustus.
“Hubungan jangka panjangnya dengan seorang lelaki Jepang mungkin menjadi faktor penentu yang dipertimbangkan oleh Kementerian Kehakiman saat meninjau kasus ini,” kata Miho Kumazawa, seorang pengacara yang mewakili perempuan tersebut.
Miho Kumazawa menambahkan bahwa prosedur telah dilakukan berdasarkan kondisi yang sama seperti yang digunakan dalam kasus pasangan yang menikah secara sah. “Saya percaya (kementerian) memandang pasangan itu seolah-olah mereka sudah menikah,” katanya.
Transgender perempuan tersebut, yang menolak mengungkapkan nama dan kewarganegaraannya, dinyatakan sebagai lelaki saat lahir tetapi menganggap dirinya sebagai perempuan dan telah hidup seperti itu sejak kecil. Dia datang ke Jepang untuk pertama kalinya pada tahun 1981 menggunakan visa penghibur. Dia berkata bahwa dia menjadi terikat dengan Jepang tetapi tidak dapat memperpanjang masa tinggalnya secara legal. “Pada waktu itu saya tidak punya alasan yang sah untuk tinggal di Jepang sampai saya bertemu pasangan saya,” katanya.
Karena latar belakang gendernya, transgender perempuan itu tidak dapat kembali ke negara asalnya, di mana ia harus menghadapi berbagai bentuk pelecehan, penghinaan dan bahkan pelecehan fisik yang menyebabkan trauma parah.
Pada tahun 2002, dia memulai hubungan serius dengan pasangannya saat ini, dan sejak itu keduanya mengklaim bahwa mereka adalah pasangan yang sudah menikah tetapi tidak dapat melegalkan hubungan mereka karena pernikahan sesama jenis tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Jepang.
Pada Mei 2016 keduanya menerima sertifikat kemitraan sesama jenis yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, berharap itu akan berkontribusi untuk melegalkan masa tinggalnya.
Dia menyerahkan diri ke otoritas imigrasi pada 15 Maret 2017 untuk meminta izin secara hukum untuk tetap di negara itu. dia ingin tetap di samping pasangannya “sampai akhir hari-hari kami,” katanya. Keduanya adalah penyintas kanker.
“Saya harus membayar kebaikan yang telah diberikan (oleh Jepang) dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menepati janji yang saya ucapkan ketika saya diberikan visa,” katanya dalam konferensi pers.
Dia sangat berharap gugatan yang sedang berlangsung di pengadilan nasional untuk menentang pelarangan pernikahan sesama jenis akan membantu mengubah status quo. Begitu Jepang mengizinkan pernikahan sesama jenis, katanya, dia akan segera mengajukan surat nikah.
Pada 14 Februari, 13 pasangan awal menuntut pemerintah yang berusaha untuk memaksa pengakuan atas pernikahan sesama jenis.
Shigenori Nakagawa, pengacara lain, menekankan bahwa pasangan LGBT di Jepang terus menghadapi tantangan. “Jepang adalah satu-satunya negara di Kelompok Tujuh yang tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis,” katanya.
Dia berharap keputusan pemerintah untuk memberikan izin tinggal jangka panjang bagi orang transgender akan menjadi langkah maju dalam sikap Jepang terhadap hak-hak LGBT.
“Saya hanya berharap ini akan menjadi praktik standar,” katanya. (R.A.W)
Sumber:
